Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) menggelar musyawarah nasional (munas) atau kongres di tahun 2024.

Munas merupakan forum tertinggi di internal partai politik, untuk memilih ketua umum baru.

Selain itu, munas juga merupakan forum untuk menetapkan keputusan strategis parpol.

Misalnya membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol.

Baca juga: Surya Paloh Minta Regenerasi Kepemimpinan NasDem Disiapkan: Saya Tak Bisa Selamanya Jadi Ketua Umum

Atau menentukan sikap partai politik terhadap pemerintahan baru ke depan, mengingat bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dimulai pada 20 Oktober 2024.

Namun menariknya, dari beberapa parpol yang menggelar munas, hanya Airlangga Hartarto yang tidak melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dengan segala dinamika dan isu yang muncul, Munas Partai Golkar bisa dikatakan yang paling dramatis dibanding parpol lain.

Sementara yang lain, para ketua umum petahana melanjutkan kepemimpinannya di parpol mereka masing-masing.

Berikut daftar partai politik yang menggelar munas di 2024.

1. Munas Partai Hanura

Partai Hanura menggelar Musyawarah Nasional atau Munas IV di Hotel Stones, Bali pada Minggu (18/8/2024) hingga Senin (19/8/2024).

Satu di antara agenda Munas ini untuk memilih ketua umum baru.

Baca juga: Profil Anis Matta, Ketum Partai Gelora yang Ditunjuk Prabowo untuk Jadi Wamenlu Dunia Islam

Adapun sedianya kepengurusan Partai Hanura periode 2019-2024 baru selesai pada Desember 2024. 

Namun, partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO) itu mempercepat pelaksanaan Munas dari rencana awal.

Hasilnya, Oesman Sapta Odang atau OSO kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2024-2029. 

Eks Ketua DPD itu terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV Hanura.

Rapat sidang pleno dipimpin langsung oleh Ketua DPP Hanura sekaligus Ketua Steering Committee Munas, Akhmad Muqowam di ruang ballroom Hotel Stones Bali. 

Penetapan OSO sebagai Ketua Umum Hanura langsung disahkan oleh Sekjen Hanura, Benny Rhamdani.

"Pimpinan sidang telah mengetuk palu atas usulan dipilihnya kembali bapak Dr Oesman Sapta untuk menjadi ketua umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029 secara aklamasi," kata Benny.

Adapun pengesahan keputusan Munas IV Hanura yang menetapkan OSO sebagai Ketum Hanura terdaftar dalam surat nomor 04/KEP.MunasIV-Hanura/VIII/2024 tentang ketua umum terpilih DPP Partai Hanura periode 2024-2029.

"Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Munas IV partai Hanura menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, Bapak Dr Oesman Sapta terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029," jelasnya.

Dengan begitu, OSO sudah terpilih menjadi Ketua Umum Hanura selama tiga periode kepemimpinan.

Terkait penunjukan ini, OSO mempertanyakan alasan kadernya kembali menunjuknya menjadi Ketum Hanura.

Meski demikian, dia tetap menerima penunjukan dari seluruh DPD Hanura tersebut.

"Apakah kalian enggak lihat saya capek? Apakah kalian yakin kecapekan saya bisa membantu kalian? Ya sudah saya terima, terima kasih," kata OSO seusai Munas IV Hanura yang digelar di Hotel Stones, Bali pada Senin (19/8/2024).

Eks Ketua DPD RI itu pun mengingatkan agar para kadernya harus patuh jika sudah menunjuknya kembali menjadi Ketum Hanura.

Hal tersebut kata dia demi adanya perbaikan daerah di Indonesia.

"Karena saudara memaksa saya untuk mengambil kembali, maka saudara harus patuh kepada putusan-putusan saya. Saudara harus patuh demi perbaikan daerah-daerah saudara," katanya.

OSO menyatakan penunjukannya sebagai Ketua Umum Hanura menunjukkan demokrasi di internal partai sudah berjalan. 

Setiap pengurus dari ranting hingga DPP diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.

"Demokrasi itu indah, demokrasi itu tidak diktator. Jadi dari ranting, PAC, DPC dan DPD dan DPP jangan sekali-kali menjadi diktator. Seolah-olah benar sendiri, semua harus dipikirkan dengan baik," pungkasnya.

2. Munas Partai Golkar

Munas Partai Golkar digelar pada 20-21 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Adapun penyelenggaraan Munas Partai Golkar diawali dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Agenda Rapat Pimpinan Nasional itu mengesahkan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar.

Selain itu, ada pengesahan Plt Ketum Partai Golkar dan pengesahan jadwal munas yang akan dilaksanakan pada waktu yang sama.

Untuk diketahui, Munas Partai Golkar seharusnya digelar pada Desember 2024.

Namun penyelenggaraan munas dipercepat lantaran Golkar harus segera memiliki ketua umum definitif usai mundurnya Airlangga Hartarto.

Sehingga penyelenggaraan Munas Partai Golkar tahun ini bisa dibilang yang paling dramatis dibanding parpol lain.

"Perlu dilakukan Munas segera, itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif," kata Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang usai Rapat Pleno Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Selasa (13/12/2024).

Gejolak di Balik Mundurnya Airlangga Hartarto 

Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024).

Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.

Namun, isu yang beredar bahwa keterlibatan Menko Perekonomian itu dalam kasus hukum menjadi alasan di balik mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kasus hukum yang dimaksud adalah kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021.

Namun, hal tersebut dibantah Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia saat itu.

"Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi)," ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024) malam.

Doli menegaskan, Airlangga memutuskan mundur karena masalah pribadi.

Di samping itu, Airlangga juga disebut ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Senada, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga membantah Airlangga mundur karena kasus hukum. Ace mengeklaim, Airlangga mundur dari ketua umum Golkar tanpa tekanan.

"Oh tidak ada. Bahwa Pak AH mundur sebagai Ketum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas dan tantangan global semakin besar di depan mata," kata Ace. 

Mundurnya Airlangga sebagai Ketum Golkar juga disebut-sebut ada campur tangan alias cawe-cawe dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun hal itu langsung dibantah Jokowi.

Menurut Jokowi mundurnya Airlangga tersebut adalah urusan internal partai Golkar.

"Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Menurut Presiden, masalah mundurnya Airlangga sebaiknya ditanyakan kepada kader atau pengurus Golkar jangan kepada dirinya.

"Silakan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga, di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai," katanya.

Jokowi membantah tudingan apabila dirinya disebut terlibat dalam mundurnya Airlangga Hartarto.

Jokowi mengatakan tidak cawe-cawe urusan Golkar.

"Tidak ada (Cawe-cawe)," ucapnya.

Untuk diketahui, Airlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng pada 2023 lalu.

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022 lalu.

Penyidik pun mendalami dugaan 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group,menikmati keuntungan dari fasilitas ekspor CPO sekaligus merugikan keuangan negara terkait produk kebijakan pemerintah atas situasi saat itu.

Agus Gumiwang Kartasasmita Jadi Plt Ketum Golkar

Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) resmi ditunjuk sebagai Plt Ketum Partai Golkar secara musyawarah dalam rapat pleno DPP Golkar, Selasa (13/8/2024).

Agus menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.

"Tugas utama saya sebagai Plt ketua umum adalah mengantarkan Golkar menuju rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar," kata Agus seusai rapat pleno di DPP Golkar, Selasa (13/8/2024) malam.

Meski ditunjuk menjadi Plt, Agus memastikan dirinya tidak akan maju menjadi calon ketua umum (caketum) yang akan diputuskan di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. 

"Saya tidak maju," kata AGK dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024).

Sosok Calon Ketum Golkar

Panitia Pengarah (Steering Comitee) Munas XI Partai Golkar Tahun 2024 membuka pendaftaran bagi kader-kader Partai Golkar yang ingin maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

Sejumlah persyaratan telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengarah Rapimnas & Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir.

Ketua Komite Bidang Organisasi Munas XI Partai Golkar Derek Loupatty yang didampingi Wakil Ketua Panitia Pengarah Munas XI Partai Golkar Mustafa M Radja, serta Wakil Sekretaris Panitia Pengarah M Sattu Pali, Ahmad Taufan Soedirjo dan Irwan mengatakan ada 7 syarat bagi para kader yang ingin maju sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Syarat pertama adalah calon yang maju pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan Partai Golkar selama 1 periode penuh dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara," kata Derek kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Syarat kedua, calon yang akan maju aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Selanjutnya, kata Derek, calon juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Syarat keempat, calon yang maju memiliki PDLT, Prestasi, Dedikasi, Disiplin Loyalitas dan Tidak Tercela," kata Derek.

Syarat lainnya, lanjut dia, calon yang akan maju memiliki kapabilitas dan akseptabilitas dan tidak pernah terlibat G30S/PKI. 

"Serta bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar," ujarnya.

Bahlil Lahadalia Calon Tunggal Ketum Golkar, Bukan Jokowi

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mencalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Adies mengatakan pendaftaran calon Ketua Umum Partai Golkar sudah ditutup sejak Selasa (20/8/2024) malam.

Hanya Bahlil Lahadalia yang lolos verifikasi calon Ketua Umum Partai Golkar.

Kalau untuk ketua umum sudah selesai pendaftaran sudah tutup tadi malam jam 10 dan calon ketua umum yang memenuhi syarat untuk maju menjadi caketum adalah pak Bahlil Lahadalia," kata Adies di arena Munas Partai Golkar, Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dirinya memastikan tidak ada pihak lain yang berhak menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Hal ini menjawab isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan didorong sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Jadi itulah yang berhak menjadi ketua umum, jadi tidak ada lagi bisa ketua umum karena pendaftaran sudah ditutup," tutur Adies.

"Kalau untuk ketua umum sudah dapat dipastikan tidak ada lagi nama di luar itu. Karena hanya beliau Bahlil Lahadalia," tambah Adies.

Isu Jokowi bakal jadi Ketum Golkar disampaikan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam.

Hal ini mengkonfirmasi surat yang beredar dari sejumlah politisi senior Golkar yang ditujukan kepada Jokowi untuk diminta kesediaannya menjadi ketua umum.

Mereka meminta kesediaan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Ridwan sebagai salah satu sosok yang menandatangani surat tersebut membenarkannya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Golkar.

“Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan saat dikonfirmasi, Senin (19/08/2024).

Bahlil Lahadalia Terpilih Jadi Ketum Golkar secara Aklamasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Politikus Golkar itu terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional atau Munas XI Partai Golkar yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. 

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?" tanya Ketua Munas XI Golkar Adies Kadir kepada peserta di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
"Setuju?" tanya Adies lagi.

"Setuju!" jawab para peserta munas di lokasi disertai tepuk tangan yang meriah.
Setelahnya, Adies mengetok palu yang menandakan sahnya Bahlil menjadi Ketum Golkar yang baru.

Di lokasi Munas XI, tidak ada interupsi dan semua kader yang hadir setuju mendukung Bahlil sebagai Ketum Golkar.

Hasil Munas Digugat 

Keabsahan hasil Munas XI Partai Golkar yang secara aklamasi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum baru digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Gugatan didaftarkan pada 23 Agustus 2024 dengan nomor perkara 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt. 

Penggugatnya adalah Muhammad Rafik, Deklarator Kaukus Muda Beringin yang juga Wasekjen DPP bidang Satuan Karya Ulama Golkar, Andir Firliansyah selaku Wakil Sekretaris Bidang pemenangan Pemilu Sumsel 4 DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2024 dan Ahmad Yani Panjaitan selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Masa bakti 2020-2025.

Menurut mereka, Munas tertanggal 20-21 Agustus 2024 di JCC Senayan, melanggar Pasal 39 ayat (2) AD/ART hasil Munas ke-X tahun 2019 lalu.

Munas XI secara tegas termaktub dalam AD/ART Partai Golkar hasil Munas di tahun 2019, di mana disebutkan Munas digelar setiap 5 tahun sekali di Bulan Desember

Namun, putusan Pengadilan Jakarta Barat (PN Jakbar) menolak seluruh gugatan pemohon terkait keabsahan penyelenggaraan Munas XI Partai Golkar Tahun 2024. 

Dengan adanya putusan dari PN Jakbar, penyelenggaraan Munas XI Partai Golkar tahun 2024 sah secara hukum serta tidak melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar.

Penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga sah di mata hukum.

"Alhamdulillah, tadi siang sudah Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan itu amarnya adalah pertama mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat seluruhnya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat 1. Tentu kami dari Partai Golkar mengapresiasi putusan PN Jakbar ini," kata Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Muhammad Sattu Pali kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

3. Kongres PAN

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Kongres ke-6 Partai di Jakarta, mulai tanggal 23-24 Agustus 2024. 

Adapun kongres PAN itu digelar di Hotel Kempinski, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Steering Comittee Kongres PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, kongres ke-6 PAN kembali menetapkan Zulhas sebagai ketua umum periode 2024-2029.

Viva mengatakan, penyusunan pengurus baru DPP PAN periode 2024-2029 adalah kewenangan Zulhas sebagai ketua umum terpilih.

"Untuk kepengurusan, nanti sebagai formatur tunggal Zulhas akan menyusun pengurus dan nanti akan diserahkan kepengurusan baru DPP pan periode 2024-2029 ke Kemenkumham," ujar Zulhas di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Dia menjelaskan, Zulhas terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum karena berkaca pada Kongres sebelum-sebelumnya yang cukup memanas.

Dalam kongres itu, Zulhas terpilih menjadi Ketua Umum setelah didukung 38 DPW dan 514 DPD di seluruh Indonesia.

"Jadi akhirnya dibutuhkan secara aklamasi kita akan memperjuangkan Partai Amat Nasional untuk berkompetisi secara eksternal di dalam Pemilu 2029 dan target bisa masuk ke dalam tiga besar partai politik Pemilu-pemilu 2029," ucap Viva.

Usai kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas bertekad agar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bisa menang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Zulhas mengatakan, amanah yang diberikan kepadanya untuk menjadi ketua umum merupakan tugas berat.

"Ya tentu amanah dari kader itu tugas berat, tetapi mulia," ujarnya.

Terutama, kata dia, ketika menghadapi kompetisi perpolitikan yang tak mudah untuk memperjuangkan idealisme.

"Di tengah situasi kompetisi perpolitikan sampai sekarang ini tidak mudah memperjuangkan idealisme, platform partai sebagai partai yang lahir dari reformasi, kadang-kadang kita perlu siasah tetapi ya karena mulia tanggung jawab itu tentu suatu kehormatan," ucap Zulhas.

4. Muktamar PKB

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi menerima permintaan 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Umum PKB.

Keputusan itu disampaikan dalam Muktamar VI PKB yang digelar Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

"Saya menerima permintaan sahabat sahabat semua untuk menjadi ketua umum PKB yang baru," kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Setelah menerima permintaan tersebut, Cak Imin ditetapkan sebagai Ketum PKB oleh pimpinan sidang pleno l.

"Untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB masa bakti 2024 2009 sekaligus mandatoris tunggal muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?" kata Pimpinan Rapat Pleno IV Muktamar PKB Jazilul Fawaid yang disambut teriakan setuju oleh para peserta muktamar.

Setelah itu, dalam sidang pleno tersebut juga disepakati bahwa Ketua Dewan Syuro PKB jatuh kepada KH Ma'ruf Amin.

Usulan Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB dilakukan lewat rapat para kiai sepuh, yang kemudian Cak Imin mengumumkan di depan para peserta Muktamar.

Jazilul pun menanyakan usulan tersebut kepada para peserta muktamar.

"Saya selaku pimpinan sidang, apakah seluruh peserta muktamirin menyetujui Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB?" tanya Jazilul yang disambut teriakan setuju para muktamirin.

Selain itu, dalam Muktamar VI PKB juga resmi menyatakan bergabung ke pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Wasekjen PKB Syaiful Huda menyatakan kesepakatan in juga diambil atas permintaan para muktamirin, yang berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). 

"Keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).

Huda menyebut, dukungan PKB untuk pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan sikap resmi dari PKB. 

"Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan pada muktamar ini kami pertegas sikap politik PKB. PKB secara institusi secara lembaga muktamirin sepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran," tandasnya.

Isu Muktamar Tandingan

Isu Muktamar Tandingan PKB muncul seiring memanasnya konflik PKB-PBNU.

Bahkan sejumlah massa hampir mengganggu penyelenggaraan Muktamar VI PKB.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa digelar oleh di Jalan Pratama Raya, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. 

Aksi tersebut digelar hanya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center.

Ratusan massa aksi datang sekitar pukul 15.00 WITA ke lokasi kompak dengan mengenakan baju kaos berlogo PKB. Mereka juga turut membawa beberapa spanduk yang berisikan protes.

Salah satu spanduk berukuran besar bertuliskan “Muhaimin Pengkhianat Gus Dur”, sementara yang lainnya bertuliskan “Tangkap!”. 

Para massa aksi juga turut mencabuti bendera PKB yang terpasang di sepanjang jalan.

Mereka kemudian meneriakkan beberapa sorakan seperti “Tangkap Muhaimin” dan “Bubarkan Muktamar”. 

Mereka kemudian juga membakar atribut seperti bendera dan spanduk di tengah jalan.

Tidak sampai di sana, massa aksi juga sempat mencoba menerobos barikade polisi untuk mencapai lokasi Muktamar.

Namun, dengan cepat beberapa oknum yang berhasi menerobos berhasil dicegah oleh polisi. Mereka dikembalikan kepada kumpulan massa di belakang barikade.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy menyatakan Muktamar PKB tandingan yang diinisiasinya siap digelar dan tinggal menunggu arahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hingga kini, belum diketahui pasti kapan akan digelar Muktamar Tandingan PKB.

5. Kongres Partai NasDem

Surya Paloh kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai NasDem untuk periode 2024-2029.

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno Majelis Tinggi Partai NasDem, yang digelar pada Kongres III Partai NasDem, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Sekretaris Majelis Tinggi Partai NasDem IGK Manila membacakan putusan tersebut di hadapan ribuan peserta Kongres III Partai NasDem.

"Memutuskan menetapkan keputusan tentang penetapan Surya Paloh sebagai ketua umum Partai NasDem periode 2024-2029," kata IGK Manila.

Adapun sebelumnya sebanyak 38 DPW sepakat mengusulkan Surya Paloh kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem.

Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee (SC) Kongres III NasDem Willy Aditya, pada konferensi pers, di sela-sela Kongres III Partai NasDem, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

"Semuanya tadi 38 DPW, bersepakat mengusulkan kembali bapak Surya Paloh sebagai calon ketua umum," ungkap Willy.

Melihat kondisi itu, Willy menyebut bahwa Surya Paloh bakal terpilih kembali menjadi Ketua Umum NasDem secara aklamasi. Hal itu sama seperti pada kongres-kongres sebelumnya.

"Kalau melihat trennya aklamasi lah ya. Jadi ini sama seperti kongres pertama kongres kedua kongres ketiga. Kongres pertama di gedung ini, kongres kedua di Jakarta Expo, ya ini aklamasi untuk kembali meminta pak Surya menjadi ketua umum partai," ujar Willy.

Komitmen Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak pusing memikirkan jatah kursi menteri untuk NasDem.

Surya Paloh mengatakan NasDem tulus mendukung pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikannya saat berpidato di Penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024) malam.

"Bapak Presiden terpilih Prabowo, enggak usah terlalu memikirkan NasDem ini dia harus dapat kursi berapa," ujarnya.

"Bukan itu Bapak Prabowo, tapi jangan pernah ragukan ketulusan hati, keikhlasan hati," imbuhnya.

NasDem, kata Surya Paloh, akan mendukung pemerintahan Prabowo apa adanya.

"Sikap dengan segala terus terang, berbicara seperti apa adanya, sepakat atau kurang sepakat, itu pasti kami akan lakukan di depan Bapak, bukan hanya di belakang Bapak," ujarnya.

6. Munas Partai Gelora

Anis Matta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bakti Periode 2024-2029.

Keputusan tersebut, diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Gelora Indonesia Indonesia yang digelar di Pomelotel Patra Kuningan Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Munas dipimpin Ketua Majelis Permusyaratan Nasional (MPN) KH Ahmad Muzhafar Jufri, didampingi Sekretaris MPN Handoyo Prihantanto, serta Wakil Ketua MPN Musyafa Ahmad Rahim, Ridwan Thalib dan Ina Saleha.

Munas I Partai Gelora berlangsung kurang dari satu jam. Anis Matta yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Gelora, akhirnya dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Munas. 

Menanggapi keputusan Munas I yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gelora Periode 2024-2029, Anis Matta menyatakan menerima amanah dan tanggungjawab tersebut.

"Saya ingin menyatakan, bismillah. Kita lanjutkan perjuangan bersama. Saya menerima tanggung jawab ini dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan tetap bersama kita di dalam perahu ini. Ibarat sampan kecil yang akan kembali melewati gelombang besar di dalam samudera," kata Anis Matta.

Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Munas I yang masih mempercayai dirinya sebagai formatur tunggal untuk memimpin dan menyusun kepengurusan Parrtai Gelora periode yang akan datang.

"Karena keputusan Munas ini sebagai keputusan kolektif, maka saya memohon sekali lagi kepada saudara-saudara untuk terus bersama dan berkolaborasi penuh untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, yang menjadi alasan lahirnya dan berdirinya Partai Gelora," ucapnya.

Anis Matta mengungkapkan, dalam kepengurusan yang baru Periode 2024-2029, akan dilakukan perubahan total struktur organisasi Partai Gelora, serta pembentukan organisasi sayap pendukung. 

"Para pimpinan DPN sebentar lagi akan kita ubah namanya menjadi DPP. Sedangkan MPN dan Mahkamah Partai yang selama ini sebagai lembaga tersendiri akan kita lebur di DPP," ujarnya.

Menurut Anis Matta, kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora nantinya akan bertambah. 

Pengisian nama-nama di struktur kepengurusan DPP tersebut, akan dituntaskan sebelum Nataru 2024/2025.

"Jadi kita berusaha untuk menuntaskan semuanya sebelum Nataru, sehingga nanti tinggal pekerjaan administrasi penyusunan AD/ART saja. Dan Insya Allah pada 7 Januari 2025, penyusunan kepengurusan yang baru akan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk didaftarkan," ucap Anis Matta.

Munas I dan Rakornas Khusus MPN, MP, DPN dan DPW Partai Gelora yang digelar pada Sabtu-Minggu (7-8/12/2024) ini, selain dihadiri Anis Matta, juga hadir Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Lalu, hadir juga seluruh pengurus MPN, MP dan DPN, serta 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Indonesia. 

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia belum dimisioner dan akan berlanjut hingga Desember 2024, dimana hanya kepengurusan DPN saja yang demisioner. 

"Jadi pimpinan DPW nanti melalui tugas yang disampaikan Ketua Umum, diminta untuk mensosialisasikan keputusan ini ke jajaran struktur di daerah. Nanti sekretariat di pusat juga akan membantu juga pendistribusian surat keputusan MPN soal Munas," kata Mahfuz Sidik.