TRIBUNNEWS.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Praswad Nugraha, menyarankan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi justice collaborator (JC).

Hal ini terkait klaim Hasto yang mengaku memiliki dokumen-dokumen dan video skandal pejabat negara di Indonesia.

Menurut Praswad, apabila Hasto menempuh langkah hukum menjadi JC, maka Sekjen PDIP itu akan dilindungi oleh negara.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

"Pak Hasto bisa menempuh jalur sebagai Justice Collaborator dan dilindungi Undang-undang."

"Bahkan negara wajib melindungi (justice collaborator), memberikan piagam, ada penghargaan berupa uang," kata Praswad dalam Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (30/12/2024), dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Alasan Hasto Titipkan Video Skandal Pejabat Negara ke Connie Bakrie di Rusia, PDIP Singgung Keamanan

Menanggapi saran Praswad tersebut, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, meminta jaminan apakah KPK sebagai lembaga penegak hukum, bisa dipercaya dalam menangani laporan Hasto jika Sekjen PDIP itu menjadi JC.

Guntur bahkan sangsi, KPK atau lembaga penegak hukum lainnya bakal menindaklanjuti laporan Hasto maupun PDIP terkait skandal pejabat negara.

Ia bahkan menduga bisa saja bukti-bukti yang diserahkan Hasto akan dihilangkan.

"Kami mengerti ada undang-undang terkait (JC). Kemudian ada lembaga negara yang menjamin saksi, LPSK."

"Tapi, kembali lagi ke soal percaya, apakah bisa dipercaya? Jika dokumen-dokumen itu diserahkan, apakah akan ditindaklanjuti?"

"Atau malah, ini dugaan kami, bisa jadi (dokumen-dokumen) dihilangkan," timpal Guntur.

Lebih lanjut, Guntur membeberkan alasan Hasto menitipkan dokumen-dokumen dan video skandal pejabat negara kepada Pengamat Militer, Connie Bakrie, di Rusia.

Sebab, kata Guntur, hal ini berkaca pada pengalaman kriminalisasi yang dialami dua kader PDIP, Hasto dan Kusnadi.