Ringkasan Berita:

• Wacana evaluasi Pilkada langsung kembali mengemuka karena dinilai menyerap anggaran negara dan daerah yang sangat besar setiap lima tahun, sehingga perlu dikaji ulang demi kepentingan publik.
• Biaya Pilkada langsung disebut terlalu mahal, mencakup logistik, kampanye, pengawasan, dan pengamanan yang membebani APBD serta berpotensi mengurangi anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung atau lewat DPRD kembali mengemuka dan dinilai perlu dikaji secara serius demi kepentingan publik. 

Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (GIM), Heikal Safar menilai, evaluasi terhadap mekanisme Pilkada langsung penting dilakukan, terutama terkait besarnya anggaran negara dan daerah yang terserap setiap lima tahun.

Menurut Heikal, sistem Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari logistik, kampanye, pengawasan, hingga pengamanan yang seluruhnya bersumber dari APBD.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menggerus kemampuan daerah dalam membiayai program-program yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung sangat memprihatinkan. Uang rakyat terus dihambur-hamburkan, padahal anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk program strategis nasional yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Heikal Safar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia ini menilai, anggaran negara semestinya difokuskan pada sektor-sektor fundamental. 

Dia menyebut pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, transportasi publik, serta perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai prioritas utama sebagaimana amanat konstitusi.

Lebih lanjut, Heikal menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju apabila pengelolaan sumber daya, termasuk anggaran negara, dilakukan secara lebih efisien dan terarah. 

Sebab itu, ia mendorong agar wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD atau penerapan pemilihan tidak langsung dibahas secara terbuka.

“Sudah saatnya kita menyelamatkan uang negara. Jika sistem pemilihan gubernur oleh Presiden serta bupati dan wali kota oleh gubernur diterapkan, potensi penghematan anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun,” ucapnya.

Tiga Hasil Survei tentang Wacana Pilkada Lewat DPRD: Mayoritas Publik Inginkan Pilkada Langsung

Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil survei tentang pendapat publik mengenai wacana pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.

Adapun saat ini hanya ada satu partai parlemen yang menolak keras pilkada lewat DPRD, yakni PDIP. Sementara itu, PKS masih belum menentukan sikapnya.

Wacana pilkada tidak langsung ini kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.