"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," demikian bunyi hasil jajak pendapat dikutip dari Kompas, Senin, (12/1/2026). 

Adapun sebanyak 5,6 persen merasa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok. Sementara itu, 15,2 persen menyatakan kedua sistem itu sama saja, dan 1,9 persen publik menjawab "tidak tahu". 

Dari 77,3 persen responden yang memilih pilkada langsung, sebanyak 46,2 persen di antara mereka menyebut demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.

Baca juga: Tolak Pilkada lewat DPRD, PDIP Disebut Dikeroyok dan Ditinggalkan Sendirian

Kemudian, 35,5 persen responden menyatakan kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung. Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen). 

3. Populi Center

Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Populi Center juga menunjukkan bahwa mayoritas publik memilih pilkada secara langsung.

Survei itu dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan hasilnya dirilis pada tanggal 30 November 2025. Dalam siaran persnya, Populi Center tidak menjelaskan metode survei dan jumlah responden.

"Preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menginginkan mekanisme serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota," tulis Populi Center.

Dalam hal pilgub, sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Sebanyak 5,8 persen memilih gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebanyak 2,3 persen memilih gubernur dipilih oleh DPRD. Adapun yang menjabat tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 2,3 persen.

Dalam hal pilwakot/pilbup, sebanyak 94,3 persen responden menginginkan bupati/wali kota dipilih langsung dalam pemilu. Sebanyak 4,1 persen menginkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD. Adapun 1,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Partai-partai politik pengusul pilkada lewat DPRD juga perlu mempertimbangkan keinginan
pemilih masing-masing mengenai preferensi cara memilih dalam pilkada," tulis lembaga itu.

"Masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung bupati/wali kota (96 persen) dan gubernurnya (91,3 persen). Begitu juga dengan pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat, yang sebagian besar menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung."