Ringkasan Berita:

• Pengamat dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai tingginya biaya politik menjadi persoalan serius. 
• Sejak tahap pencalonan hingga kampanye dan pembelian suara, kandidat bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah, yang memicu praktik politik uang dan berpotensi korupsi.
• Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai mengacu pada alokasi Rp38,2 triliun pada 2024 untuk pilkada langsung—namun ia mengingatkan sistem ini berisiko kembali ke pola elitis dan rawan transaksi politik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. 

Menurut dia, ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.

“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak, Minggu (15/2/2026).

Yusak menjelaskan, beban besar itu sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. 

Kandidat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, apalagi jika harus berkoalisi dengan banyak partai.

“Ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” terangnya.

Dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya, Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat ‘datang langsung’.

Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandiddat tidak bisa menjangkau semua konstituen. Hingga akhirnya kandidat memilih cara instan dengan politik uang agar bisa meraih suara dari masyarakat yang belum ditemui.

"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," kata dia.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana mengubah pilkada menjadi tidak langsung memang kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. 

Melalui pengubahan sistem menjadi pilkada tidak langsung, menurut Iwan akan ada banyak proses pilkada yang terpangkas dan membuat anggaran menjadi lebih efisien. 

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” terang Iwan.

Dia menyebut, anggaran pilkada langsung memang besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. 

Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada mencapai puluhan triliun  rupiah.