Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Rusia akan menjalin kerja sama dengan sejumlah negara "sahabat" untuk membangun platform pembayaran lintas batas berbasis stablecoin demi menghindari penggunaan dolar AS dan Euro.

Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexey Moiseev mengungkapkan Pemerintah Rusia sedang mencari cara untuk menciptakan platform pembayaran yang dapat menghindari penggunaan dolar AS dan euro.

Menurut laporan Kantor Berita Rusia TASS pada Selasa (6/9/2022) kemarin, Kementerian Keuangan Rusia dilaporkan meminta pemerintah memberlakukan peraturan tambahan untuk mengembangkan platform pembayaran yang dapat digunakan sendiri maupun dengan negara-negara sahabat, termasuk China, Belarusia dan Korea Utara.

Moiseev mengatakan pihaknya telah menyarankan penggunaan platform pembayaran berbasis stablecoin. Menurutnya, stablecoin dipilih karena cryptocurrency ini dirancang untuk memiliki nilai yang sama dengan aset yang diakui secara umum, misalnya emas.

“Kami menawarkan instrumen tokenized yang dapat diterima bersama yang akan digunakan pada platform ini, yang pada dasarnya adalah platform kliring yang saat ini kami kembangkan dengan negara-negara. Stablecoin dapat dipatok ke beberapa instrumen yang diakui secara umum, misalnya, emas, yang nilainya jelas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat,” kata Moiseev, yang dikutip dari Cointelegraph.

Baca juga: Tingkatkan Kerja Sama, Rusia dan China Resmikan Jembatan Lintas Batas

Rusia menjadi sasaran sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa, menyusul invasinya ke Ukraina pada bulan Februari lalu. Uni Eropa mengumumkan pada bulan Maret, pihaknya berencana menghapus bank-bank Rusia dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Di tengah konflik yang terjadi di Ukraina, pejabat Rusia dilaporkan berupaya mengeksplorasi penggunaan cryptocurrency untuk menghindari sanksi yang diterima Moskow.

Baca juga: Jepang Kesal Rusia Latihan Militer dengan Pasukan China

Pada bulan Juli, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang aset digital digunakan dalam pembayaran. Namun Bank Sentral Rusia dilaporkan telah mempertimbangkan untuk menggunakan kripto untuk pembayaran lintas batas.