Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprediksi nilai transaksi e-commerce RI pada 2023 dapat mencapai Rp 533 triliun.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian RI.

"Nilai transaksi e-commerce sepanjang 2022 Rp 476 triliun. 2023 diperkirakan mencapai 533 triliun," katanya dalam konferensi pers bertajuk "Capaian Kinerja Perdagangan 2023 dan Outlook Perdagangan 2024", Kamis (4/1/2024).

Baca juga: Menkominfo Akselerasi Ekonomi Digital di Daerah Non-metropolitan, Target Naik Lima Kali Lipat

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, dalam mendukung potensi pertumbuhan e-commerce ini, Kemendag telah menerbitkan sejumlah regulasi.

Ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Lalu, Kepmendag No. 1998/2023 tentang Penetapan Barang Jadi Asal Luar Negeri dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung Melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan e-commerce ini jangan sampai merugikan kita. Kita adalah negara yang terbuka, tidak melarang, tapi kita atur," ujar Zulhas.

"Kemarin e-commerce diatur agar tidak merugikan UMKM dan industri dalam negeri," lanjutnya.

Sebagai informasi, Permendag 31/2023 merupakan peraturan yang melarang adanya transaksi dalam social commerce seperti TikTok Ship.

Dalam Permendag 31/2023, salah satu poinnya disebutkan bahwa social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.

Kemudian, disebutkan bahwa guna menjaga persaingan usaha yang sehat, social commerce wajib melakukan beberapa hal.

Pertama, menjaga tidak ada hubungan antara sistem elektronik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan yang di luar sarana PMSE.

Kedua, social commerce wajib menjaga data pengguna media sosial dan tidak boleh digunakan untuk PMSE atau perusahaan afiliasi.

Sementara itu, Kepmendag Nomor 1998 Tahun 2023 menetapkan Positive List atau daftar barang-barang jadi asal luar negeri di bawah USD 100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform niaga elektronik lintas negara (e-commerce cross border).

Barang-barang yang masuk dalam kriteria diperbolehkan langsung masuk melalui e-commerce cross border adalah barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Kemudian, barang yang tidak melekat dengan kekayaan intelektual Indonesia termasuk indikasi geografis.

Lalu, barang yang tidak atau belum dapat dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terakhir, barang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk menyebarkan pengetahuan, menginspirasi kreativitas, dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.

Jenis-jenis barang jadi tersebut diklasifikasikan berdasarkan delapan digit pos tarif HS Code pada empat jenis produk, yaitu buku, film, perangkat lunak, dan musik.

Jenis barang jadi dalam Positive List dapat berubah melalui proses evaluasi setiap enam bulan sekali.

Jenis barang jadi juga bisa berubah bila ada perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang diajukan melalui kementerian atau lembaga terkait.

Perubahan dalam Positive List harus ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan.