TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Dino Patti Djalal mengatakan, pemerintah Indonesia ke depan harus tetap mendorong pertumbuhan bisnis.

Menurut Dino, tidak hanya bisnis besar yang harus diakomodasi, tetapi juga bisnis usaha kecil dan menengah (UKM). Hal tersebut disampaikan Dino saat melakukan kunjungan ke media lokal di Garut, Jawa Barat, Jumat (28/3/2014).

"Tapi di sini yang terjadi adalah bisnis besar berkembang, tapi UKM enggak berkembang," katanya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu juga menyinggung mudahnya membuka usaha bisnis (starting business) di Amerika Serikat. Di Amerika, kata dia, seseorang hanya membutuhkan uang minimal 500 dollar AS dan proses perizinan hanya berlangsung sekitar dua hari.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Dino mengatakan hambatan utama membuka bisnis di Indonesia terkait dengan peraturan dan birokrasi. "Di Indonesia itu makan waktu berbulan-bulan. Padahal, dia ingin menciptakan lapangan kerja dan uang pajaknya ke pemerintah," imbuh mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Namun, Dino tak menjelaskan secara rinci bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Ia hanya mengatakan efektifitas birokrasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan, yang dinilainya sudah ia buktikan saat dirinya memimpin Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. "Dan tanpa korupsi sedikitpun," ucapnya.

Dino menambahkan pernyataannya yang mendukung bisnis tidak berarti bahwa dirinya tidak pro rakyat. Menurut dia, hanya pelaku swasta yang mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat. "Jadi pemimpin Indonesia harus pro bisnis" tandasnya.