TRIBUNNEWS.COM - Indonesian Police Watch (IPW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kapolri segera membatalkan proyek pengadaan Alat Komunikasi Peralatan Khusus Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkomsus Pam Capres-Cawapres) di Polda Metro Jaya senilai Rp57,4 miliar.

"Sebab pengumuman pemenang tender proyek itu dilakukan 18 Juli 2014, empat hari setelah Pilpres 2014 selesai dilaksanakan 9 Juli. Sehingga pengadaannya tidak bermanfaat lagi," ujar Neta S Pane, Ketua Presidium IPW dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

IPW juga meminta SBY memerintahkan Kapolri segera menurunkan Irwasum dan Propam untuk memeriksa proyek itu serta mengusut jenderal-jenderal Polri yg terlibat merekayasa proyek beraroma korupsi itu. Sebelum lengser, SBY perlu menuntaskan kasus ini agar anggaran negara terselamatkan.

"Caranya, Presiden membentuk tim investigasi. Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng penyelenggaraan Pilpres 2014, apalagi Presiden membawahi Polri," terang Neta.

IPW menemukan lima keganjilan dalam Proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini. Pertama, pengadaannya tidak tepat waktu karena Pilpres 2014 sudah selesai, sementara proyeknya baru dimulai. Kedua, diduga ada 3 anggota DPR mengintervensi proyek ini agar Mabes Polri memenangkan pengusaha TS, yang dikenal sebagai mafia proyek di Polri dengan jaringan kuat ke DPR.

Ketiga, imbuh Neta, akibat ada intervensi tersebut, pejabat Polri lalu mengintervensi Polda Metro Jaya sebagai pemakai Alkomsus Pam Capres-Cawapres 2014. Keempat, TS mengikutkan tiga perusahaannya untuk "mengepung" proses tender Proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres. Kelima, tender akhirnya dimenangkan PT Tr S milik TS, padahal penawarannya lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lain.

Menurut Neta, aksi kongkalikong dan rekayasa proyek untuk menjarah anggaran Polri ini harus dihentikan. Untuk itu Presiden harus meminta Kapolri membatalkan proyek ini. Selain itu, IPW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap aksi mafia proyek di Polri, terutama menyangkut pengadaan proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini agar anggaran Polri yang selama ini dikeluhkan minin dapat diselamatkan dan benar-benar bermanfaat serta tidak dijarah oleh mafia proyek.

Selain itu, terang Neta, KPK mesti memeriksa semua pihak yang merekayasa proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres. Jadi, KPK tidak hanya fokus membersihkan aksi korupsi di KIR Jakarta Barat dan aksi pungli di Bandara Soekarno-Hatta saja, sementara aksi pungli dan korupsi KPK tutup mata.