TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek mengatakan pembangunan zona integritas merupakan tujuan terpenting dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, hal ini akan menjadi contoh bahwa perguruan tinggi bebas dari korupsi dengan budaya antikorupsi dan administrasi dan tata kelola yang bersih.

“Reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi, dalam reformasi birokrasi ini, visi misi presiden mewujudkan dan menggelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi pemimpin yang bersih dari korupsi," kata Nizam melalui keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Menurutnya, perguruan tinggi harus menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada para mahasiswa.

"Oleh sebab itu, perguruan tinggi harus mampu menjadi contoh bagi para mahasiswa untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi,” ujar Nizam. 

Selain itu, Nizam menjelaskan terkait kendali pada sistem terbentuk diakibatkan oleh tata kelola yang baik. 

Adanya sistem check and balance yang kuat, system reward dan punishment yang baik, dan semangat dari seluruh insan perguruan tinggi untuk mendidik anak-anaknya bebas dari korupsi. 

“Wilayah bebas korupsi diwujudkan oleh Zona Integritas terwujud dan birokrasi yang bersih, serta melayani akan terwujud," tutur Nizam.

Dampak hilir dari korupsi, kata Nizam, adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, keterpurukan.

Baca juga: Pajak Pendidikan Makin Menyulitkan Masyarakat Kecil Mengakses Pendidikan

Hal itu selanjutnya akan menghambat investasi yang akan berdampak kepada menurunnya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan menghambat kesejahteraan masyarakat. 

Nizam mengingatkan terkait sektor-sektor yang potensial untuk adanya praktik korupsi, seperti sektor perizinan dan pelayanan publik. 

“Kita harus bisa membersihkan dari hulu anak-anak kita, punya sikap untuk antikorupsi dan membangun semangat cinta produk dalam negeri," pungkas Nizam. 

Harapan Nizam, perguruan tinggi dapat mewujudkan zona-zona integritas, dalam bentuk tata kelola, inovasi, regulasi, dan penatanaan sistem.