TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Undang-Undang Pilkada yang mengatur segala tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 tidak mengantisipasi pandemi corona. Sehingga, di dalamnya tidak ada ketentuan atau sanksi bagi mereka pelanggar protokol Covid-19.

UU Pilkada misalnya, tak melarang kegiatan kampanye yang memicu kerumunan seperti konser musik. Sementara, KPU sebagai pelaksana UU, tidak bisa membuat norma hukum baru dalam Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Komisioner KPU, Viryan Azis, dengan tidak adanya ketentuan atau sanksi tersebut, maka pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan tidak bisa dijerat KPU.

KPU hanya bisa memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan terhadap paslon yang melanggar tiga ketentuan. Hal itu sebagaimana tertera dalam UU Pilkada yang berlaku.

"Sanksi pembatalan ke paslon hanya 3 di UU Pemilihan: terbukti money politik, mutasi dan menerima dana tak sesuai UU," ucap Viryan.

Lantaran tidak diatur dalam UU Pilkada, kata Viryan, maka yang paling memungkinkan saat ini adalah menjerat di ranah pidana. Salah satunya dengan UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Perlu pengaturan sanksi pidana kepada setiap orang atau pihak yang mengakibatkan terjadi kerumunan. Kepada paslon juga ada sanksi yang bisa diberikan," kata Viryan, Jumat (18/9/2020).

Viryan mengatakan diperlukan adanya revisi UU Pilkada atau Perppu kedua agar KPU bisa memberikan sanksi kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan.

"Kalau sanksi perlu pengaturan di UU, itu bahasa saya. Upaya adaptasi KPU terhadap protokol COVID sudah maksimal namun tak bisa melampaui yang sudah diatur UU," jelas Viryan.

"Mendesak dilakukan adaptasi dalam UU Pilkada yang menjamin pelaksanaan tahapan pemilihan disiplin protokol kesehatan," ujar Viryan.

Dia melanjutkan, kerumunan massa pada tiga hari pendaftaran menjadi lampu merah yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Pilkada kedua.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Viryan, sebaiknya Perppu yang dikeluarkan tidak hanya sebatas fokus pada aspek kampanye saja.

"Perlu juga memeriksa dan memastikan seluruh tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai kesatuan proses yang disiplin protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19," tutur Viryan.

"Perppu Pilkada kedua seyogyanya dapat menjadi perppu pamungkas yang menjadi dasar hukum pengaturan teknis sampai penyelenggaraan pilkada selesai," lanjut dia.

Baca: Soal Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Pilkada, Bawaslu: Revisi PKPU Paling Penting