Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dan komunikolog Indonesia Emrus Sihombing menilai Pilkada Serentak 2020 tidaklah harus ditunda.

Alasannya karena hingga saat ini belum ada ilmuan dan atau negarawan di dunia yang memastikan kapan persoalan Covid-19 dapat terkendali atau berakhir.

"Jika memang ada temuan dan atau pandangan yang memperkirakan mendekati kepastian bahwa kasus Covid-19 dapat berakhir pada beberapa bulan ke depan, tidak sampai Desember 2021, misalnya, ide penundaan Pilkada sangat rasional," ujar Emrus, kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Namun, karena belum ada kepastian maka penundaan pilkada dinilai dapat menimbulkan masalah baru lainnya.

Baca: 4 Alasan Presiden Jokowi Tetap Lanjutkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Baca: KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU Tentang Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid-19

Baca: Muhammadiyah Desak KPU Tunda Pilkada Serentak 2020: Keselamatan Masyarakat Jauh Lebih Utama

Antara lain penanganan Covid-19 di daerah berpotensi terganggu, karena kurang kondusifnya dinamika politik di daerah-daerah yang seharusnya melakukan Pilkada Serentak 2020 ini.

Oleh karena itu, Emrus mengusulkan dua solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 terkait dengan Pilkada.

Salah satunya dengan mempertemukan para ketua umum partai politik untuk membuat kesepakatan tidak menggelar kampanye secara langsung.

"Para ketua umum parpol perlu melakukan pertemuan merumuskan kesepakatan tidak menggelar kampanye langsung. Tetapi menggunakan media komunikasi, termasuk sosial media sebagaimana acapkali saya sampaikan di ruang publik," kata Emrus.

Sementara solusi kedua yakni menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan protokol kesehatan yang dirumuskan dengan bagus oleh pemerintah.

"Dari aspek ilmu komunikasi, peningkatan jumlah kasus Covid-19 hingga kini di tanah air lebih disebabkan kurangnya kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat mengenai kasus Covid-19. Sebab penyebaran Covid-19 dari manusia ke manusia lain," ungkapnya.

"Karena itu, sudah saatnya pemerintah di semua jenjang membuat Strategis Komunikasi Promosi Kesehatan secara nasional hingga pada tingkat keluarga yang terukur dan dilakukan secara masif, terstruktur, sistematis, berkelanjutan dengan berbagai kemasan pesan inovatif, kreatif, persuasi untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku setiap individu di masyarakat," tandasnya.