Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengaku pihaknya belum mendapat laporan soal adanya seribu anggota KPPS yang reaktif.

Baca juga: Bicara Protokol Kesehatan di DKI, Anies Singgung Pelaksanaan Pilkada di Daerah Lain

Ia juga menjelaskan bahwa proses rapid test tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 476 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 901.

Para calon KPPS yang akan melakukan rapid test secara gratis, karena proses tersebut menggunakan anggaran APBN untuk tambahan Pilkada.

"Saya belum tahu, belum ada laporan," katanya.

Demikian juga mengenai daerah-daerah lainnya, Lidartawan mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari enam daerah tersebut.

"Kita masih tunggu laporannya."

Pihaknya juga menjelaskan bagi calon KPPS yang reaktif, pihaknya akan meminta untuk melakukan swab test bagi yang bergejala dan karantina 14 hari bagi yang Orang Tanpa Gejala (OTG).

Jika hasil swab test juga dinyatakan positif, pihaknya langsung akan mengganti dengan KPPS yang baru.

"Kalau banyak yang mendaftar kita ganti atau isolasi dulu kan bekerja baru tanggal 24," ucapnya.

Lidartawan juga menyebutkan bahwa kewajiban rapid test bagi calon KPPS ini sebagai bagian dari memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat pengguna hak pilih yang akan mencoblos pada 9 Desember 2020 mendatang.

Baca juga: Gerindra Usul RUU Pemilu Buat Aturan Anggota Dewan Maju Pilkada Tak Perlu Mundur

Pihaknya juga menyebut bahwa tahapan itu diberikan juga untuk memastikan agar masyarakat berani datang ke TPS dan menekan angka golput.

Karena datang ke TPS itu aman karena mereka yang bertugas semua dalam kondisi fisik sehat.

"Kita meminimalisir ketakutan masyarakat ke TPS dan rekomendasi BNPB bahwa Pilkada dapat dilangsungkan apabila ada penerapan protokol kesehatan yang ketat," paparnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Seribu Anggota KPPS di Pilkada Kota Denpasar Reaktif, KPU Optimistis Pilkada Tetap Berjalan