Disinggung Soal Tokoh di Luar Negeri yang Menghasut Masyarakat, Wiranto: Membuat Suasana Panas!
Menko Polhukam Wiranto menganggap jika Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah menghasut masyarakat dan membuat suasana panas.
Editor: Whiesa Daniswara
"Ya enggak perlu kemudian menjustifikasi, dia lembaganya apa kok tahu seperti itu. Itu kan membuat masyarakat bingung."
"Habib Rizieq itu siapa? Kemudian bisa menjustifikasi menuduh seenaknya dan disiarkan secara luas ke publik."
Aiman kembali bertanya soal apakah yang dikatakan oleh Wiranto berkaitan dengan Purnawirawan Hendropriyono yang menyinggungkan pula Ustaz Yusuf Martak.
Wiranto lalu menegaskan bahwa dirinya mengenal Habib Rizieq dan Yusuf Martak.
Namun Wiranto mengatakan keduanya telah berubah dari apa yang ia kenal dulu.
"Saya kenal ya Habib Rizieq, maka sekarang kalau berubah seperti ini saya minta sadarlah kembali ke jalan yang benar, kan gitu, sama dengan Yusuf Martak sama pernah menjadi bendahara saya di satu organisasi. Perhimpunan Kebangsaan," ujar Wiranto.
"Dulu sangat nasionalis, sangat menghormati kondisi negeri, kita hadapi bersama-sama membangun negeri. Tapi tiba-tiba kok berubah seperti ini, yang mempengaruhi siapa, saya enggak ngerti," pungkasnya.
Lihat videonya:
Sebelumnya Wiranto mengatakan isu yang menyebut pemerintahan saat ini diktator sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan.
Ia juga menyebutkan bahwa ada tokoh di luar negeri yang terus menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
Hasutan tersebut disebarkan melalui media sosial, sehingga ia dan jajaran kementerian ingin media seperti itu ditutup.
Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019) lalu.
Rapat terbatas itu digelar untuk memetakan kejadian mana saja yang bisa menjadi potensi pelanggaran hukum selama Pemilu 2019 untuk tetap menjaga suasana damai di bulan Ramadan 2019.
“Rapat ini untuk memetakan kejadian apa saja selama Pemilu 2019 yang masuk pelanggaran hukum untuk segera dilakukan tindakan hukum yang tegas." ujarnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
