Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengaku tidak bisa melarang gerakan massa saat pengumuman hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara soal isu gerakan massa yang disebut people power jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Sandiaga Uno menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang.

Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.

Baca: Pendapat Sandiaga Uno Soal People Power 22 Mei 2019

Baca: Sebut KPU Melakukan Banyak Pelanggaran, Sandiaga Uno Inginkan Pemilu 2019 Jujur dan Adil

"Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya. Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).

Sandi menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum.

"Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram. Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.

Dia menuturkan, sampai saat ini mereka masih tetap berbaik sangka kepada KPU meskipun sebelumnya Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dari penyelenggara, terutama dalam input data di Situng KPU.

Baca: Sandiaga Uno Dinilai Lebih Pantas Jadi Presiden Daripada Sekadar Wakil Presiden

Baca: Arief Poyuono Ajak Pendukung 02 Tak Bayar Pajak, Sandiaga Uno hingga Sri Mulyani Beri Tanggapan

Kesalahan input data tersebut, lanjut Sandi, diharapkan dapat segera diperbaiki sesuai hasil temuan Bawaslu.

"Banyak pelanggaran lain yang kami harapkan diperbaiki sehingga pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa dalam arus polemik politik yang saat ini sedang panas.

Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan sehingga apa pun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.

Baca: Di Surabaya Sandiaga Uno Silaturahmi ke Rumah Keluarga KPPS yang Meninggal Dunia

Baca: Banyak Petugas KPPS Meninggal, Sandiaga Uno Sebut Pilpres 2019 Paling Mematikan Sepanjang Sejarah

"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya. Jika ada ajakan-ajakan untuk people power, jangan mau," ungkap Herman, Selasa (14/5/2019).

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal "People Power" 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang