‎"Memang kalau kita lihat historical, dari berdirinya PAN sampai tahun 2018 kemarin, PAN belum pernah berada dalam oposisi. Hanya di tahun 2019, Pemilu, PAN pertama kali berada di luar pemerintahan," ujar Eddy Soeparno dalam diskusi publik bertema: Periode ke-2 Jokowi : Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi, Jumat (19/7/2019) di Jakarta Selatan.

Baca: KPK Periksa Rizal Ramli Sebagai Saksi Korupsi BLBI

Baca: Ini Kronologi Keracunan yang Diduga Berasal dari Nasi Bungkus di Porcam 2019 Kecamatan Mendoyo

Baca: Dua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Aspidum Kejati DKI

‎Menurut pandangan pribadinya, berada di luar Pemerintahan yang kurang lebih selama 10 bulan ini, dia merasa sesak nafas.

"Saya kira itu, baru kita merasakan diluar pemerintah seperti apa. Kalau ditanya pandangan pribadi ketika itu selama 10 bulan, kami berada di luar pemerintahan, ya pendapat pribadi saya, sesak nafas. Bukan berarti karena kita sesak nafas patah semangat. Tidak, kami tetap bisa menunjukkan jati diri dan identitas partai," tegas Eddy.

Seluruh sikap politik PAN, ungkap Eddy bakal ‎disampaikan dalam Rakernas yang tidak lama lagi akan digelar.

"Apapun yang akan putuskan besok dan opsinya saya kira sudah jelas. Berada di oposisi yang tidak bergabung dengan pemerintah, bergabung dengan pemerintah, atau kita berada di tengah-tengah konstruktif kritis," katanya.

Sikap Amien Rais

etua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.

"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Amien ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.

Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.

Baca: Pantau Sopir, Kemenhub Wacananakan Pasang Black Box di Truk

Baca: Gelar Advokatnya Diragukan, Barbie Kumalasari Berikan 4 Bukti Dirinya adalah Advokat Asli

Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.

Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Demokrasi itu ada mekanisme check and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang check and balance namanya parlemen," ujar Amien.