TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilpres 2019

Sekjen PAN: Pilpres Sudah Usai, Harus Ada Pihak yang Menyeka Air Mata Emak-Emak

Semua pihak sepakat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah usai dimana Jokowi-Maruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Sekjen PAN: Pilpres Sudah Usai, Harus Ada Pihak yang Menyeka Air Mata Emak-Emak
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Sekjen PAN Eddy Soeparno (kedua dari kanan) bersama dengan narasumber lainnya saat diskusi bertema : Periode ke-2 Jokowi : Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi, Jumat (19/7/2019) di Jakarta Selatan. 

Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien.

"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien.

Karena itu, Amien mengatakan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019.

Amien menyatakan semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.

Sebab, kata Amien, partai oposisi tetap dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika semua partai di parlemen mendukung pemerintah, tak akan ada kritik untuk menjaga kualitas kebijakan.

Ia juga meminta konflik seusai pilpres jangan dijadikan alasan adanya pembagian jatah menteri dalam rekonsiliasi.

"Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik seusai pilpres) jangan dibesar-besarkan. Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," tutur Amien.

"Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai pilpres) ecek-eceklah. Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI. Ini (pilpres) cuma enteng saja. Ini enteng saja enggak usah dibesar-besarkan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amien Rais: Jokowi Itu Mudeng Demokrasi"

Sikap Demokrat

Sinyal Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin kian berhembus kencang.

Terlebih Presiden Jokowi setidaknya sudah dua kali memanggil Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Istana Negara Jakarta dan Istana Bogor.

Bergulir pula isu ‎AHY bakal masuk dalam daftar menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin.

Lantas bagaimana posisi partai Demokrat sebenarnya? 

Apakah akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi?

Menjawab itu, Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menjelaskan ‎sikap Demokrat sebelum atau setelah Pilpres jelas, yakni bagaimana menjaga negeri sebaik-baiknya.

"Kita lihat sebelum dan pasca Pilpres dan Pileg, situasi politik sangat panas sekali. Demokrat mengambil posisi persatuan dan kesatuan bangsa harus diperjuangkan," ucap Didi Irawadi, dalam diskusi publik bertema Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi, Jumat (19/7/2019) di Jakarta Selatan.

Terkait komunikasi Jokowi dengan AHY sebelum dan setelah Pilpres 2019, ditegaskan Didi sangat jauh dari manuver-manuver apalagi bicara kursi menteri.

Baca: PAN Akui Dinamika Politik Perebutan Kursi Ketua MPR Tinggi

Baca: Jusuf Kalla Nilai Polri Punya Kemampuan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

Baca: Prabowo Beberkan Permintaannya kepada Jokowi, Bebaskan Pendukungnya yang Terjerat Kasus Hukum

Baca: KPK Sita Aset Senilai Rp 70 Miliar dan Telusuri Transaksi Perbankan Rita Widyasari

Pertemuan Jokowi dengan AHY menurutnya semata-mata hanya untuk meredakan situasi kubu 01 dan 02 yang luar biasa panas.‎

Didi irawadi menuturkan Demokrat siap dalam posisi apapun.

"Yang pasti Demokrat pasca-Pemilu siap dalam posisi apapun. Saya pribadi melihat pidato Pak Jokowi, ada yang di dalam pemerintah dan oposisi, dua-duanya memberi kontribusi yang baik," ungkapnya.

"Saya pribadi ‎posisi di luar pemerintah sangat bagus sekali. Ya kita lihat kedepan Partai Demokrat kalau diperlukan siap dalam posisi apapun. ‎Kami konsisten jabatan apapun itu gak boleh meminta-minta ada harga diri, gengsi harus sesuai prinsip dan program Partai Demokrat. Kalau kita diajak dalam koalisi, Partai Demokrat punya program 14 pro rakyat yang diperlukan kedepan," tambahnya.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas