TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, kementeriannya berupaya mencegah praktik mafia tanah di Indonesia melalui program pemasangan serentak 1 juta patak batas tanah di Indonesia. 

Program ini dicanangkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan mengusung tema 'Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok', Jumat (3/2/2023).

Lewat program ini dia menyerukan masyarakat untuk memasang patok batas di tanah milik masing-masing. 

"Pemasangan patok batas tanah yang dilakukan secara mandiri ini penting, dengan demikian setiap warga yang memiliki tanah akan punya kesadaran dalam menjaga batas-batas tanahnya, Selain itu secara langsung juga berdialog dan bersepakat dengan tetangga mengenai batas tanah masing-masing," kata Hadi.

Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat GEMAPATAS ini dicanangkan sekaligus sebagai gerakan melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat. 

Hadi menekankan, para sindikat mafia tanah sering memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah. 

Tanah yang sudah diwariskan turun temurun kemudian berubah menjadi sengketa karena anak cucu pemilik tanah tidak tahu persis letak dan batas-batas tanah milik orang tua mereka. Dari sinilah mafia tanah mulai bermain."

"Jadi penting sekali GEMAPATAS ini agar warga bersama keluarganya, memasang sendiri patok batas-batas tanahnya," terangnya.

Baca juga: Sepanjang 2022, Kejaksaan Agung Selesaikan 124 Laporan Soal Mafia Tanah

Gemapatas yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN ini dilangsungkan secara serentak seluruh Indonesia.

"Hari ini kita pasang patok serentak di seluruh Provinsi, seluruh Kabupaten/Kota dan beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain, kita mulai gerakan kesadaran ini, 1 juta patok adalah permulaan, gerakan ini akan terus sampai seluruh bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan dan di sertipikatkan," jelas Hadi.

Baca juga: Massa Unjuk Rasa, Tagih Komitmen KPK Berantas Mafia Tanah di Kalimantan Selatan

Patok-patok batas tanah yang telah dipasang secara mandiri oleh warga masyarakat ini juga nantinya akan memudahkan ATR/BPN dalam melakukan verifikasi subyek dan obyek tanah. 

Selain itu ATR/BPN bisa memetakan secara digital bidang-bidang tanahdi Indonesia, sehingga target tahun 2024 arahan Presiden Jokowi mengenai seluruh tanah telah harus dipetakan secara digital, di verifikasi dan disertipikatkan bisa terpenuhi.

Baca juga: Cerita Guru Honorer Jadi Korban Mafia Tanah, Sertifikat Lahan Orangtuanya Jadi Atas Nama Orang Lain

Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto berupaya mendigitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia.