TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan berakhirnya sidang paripurna DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan rapat politik warganya yang tetap menginginkan agar Sultan Hamengku Buwono dan Sultan Paku Alam langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebaiknya polemik soal tata cara penetapan pimpinan daerah Provinsi DIY dapat diakhiri dengan tetap mempertahankan mekanisme penetapan.

Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, Pemerintah pusat tak perlu merasa malu apalagi merasa kalah dari masyarakat yang jelas-jelas berbeda pandangan dengan sikap Pemerintah. Sebab, lanjut Ray, seperti disebutkan Presiden SBY dalam Bali Democracy Forum, bahwa demokrasi bukan paksaan.

"Persoalan DIY ini telah berlarut-larut dan makin tidak kondusif bagi upaya penetapan keseragaman tata cara penetapan kepala daerah. Sangat disayangkan pada akhirnya persoalan yang sejatinya dapat diselesaikan dengan tenang dan dialogis, berjalan seolah tanpa kepastian," kata Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Senin (13/12/2010).

Akibatnya, hal tersebut mendapat reaksi luas yang ditunjukan oleh warga DIY. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, pemerintah menutup persoalan ini dengan bijak yakni kembali mencanangkan penetapan Sri Sultan dan Paku Alam menjadi gubernur dan wakil gubernur di daerah Yogyakarta.

"Tentunya dengan beberapa perbaikan yang berjalan dengan tuntutan itu misalnya karena tidak dipilih tetap langsung ditetapkan maka Sri Sultan dan Paku Alam bukan merupakan pengurus partai politik tertentu," imbuhnya.

Perlu juga mempertimbangkan, Ray menambahkan, terkait perlu tidaknya keberadaan DPRD Provinsi DIY mengingat bahwa jabatan pemerintahan bukan jabatan yang dipilih tetapi ditetapkan. Pasalnya, persoalan Yogyakarta bukan saja telah berlarut-larut tetapi dapat menjadi pemicu perbincangan kedaerahan di Indonesia.(*)