Laporan Wartawan Tribun Timur, Adin Syekhuddin

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - DPD I Partai Golkar Sulsel menyalahkan DPP Golkar tentang penetapan bakal calon bupati di Pilkada Takalar dan Bone. Elite Golkar Sulsel rama-ramai melimpahkan "bola panas" Pilkada Takalar dan Bone kepada DPP.

Korwil DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengatakan keputusan tentang cabup Golkar di Pilkada Takalar dan Bone itu adalah murni keputusan dari DPP dan sama sekali bukan wewenang DPD I Golkar Sulsel.

"Kita semua tahu bahwa itu kewenangan DPP. Jadi jangan lagi ada kader yang berpikir ini ditentukan oleh seseorang saja, apalagi kalau yang dimaksud itu adalah Ketua DPD Golkar Sulsel (Syahrul Yasin Limpo)," kata Arfandy, Kamis (24/5/2012).

"Hal itu hanya menurunkan soliditas dan solidaritas. Saya berharap apa yang menjadi keputusan partai wajib ditaati untuk kepentingan rakyat," lanjut mantan calon Bupati Bantaeng ini.

Sesuai juklak yang ada di partai, hal-hal yang menyangkut penentuan bakal calon bupati/wali kota ditetapkan oleh tim pilkada DPP Golkar. Posisi DPD Sulsel hanya sebagai peserta rapat yang mengikuti ekspose hasil survei yang dilakukan oleh tim Pilkada DPP.

Ia meyakini masing-masing pengurus DPD Golkar di Kabupaten/kota telah mengetahui mekanisme tersebut. Pada akhirnya DPP hanya akan menetapkan satu calon bupati yang akan diusung oleh Golkar, bukan dua orang. "Tetapi kalau kita mau bersama, bersatu, saya kira itulah harapan kita semua," kata Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel ini.

Terpisah, Wakil Ketua Golkar Sulsel, Muh Roem pun mengatakan demikian, ia bahkan mengaku belum mengetahui surat rekomendasi yang diberikan kepada calon bupati yang dimaksud.

Selain menjabat sebagai wakil ketua di kepengurusan Golkar Sulsel, mantan Bupati Sinjai dua periode ini juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel. "Jujur saja saya belum lihat rekomendasinya, baru dengar-dengar saja ada rekomendasi seperti itu dari media," kata Roem.

Namun demikian, Roem pun memastikan bahwa kebijakan mengeluarkan rekomendasi cabup adalah wewenang pusat, bukan Golkar Sulsel. Pengakuan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang mengaku belum menerima langsung rekomendasi dimaksud.

Baca juga: