Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Syamsuddin Radjab meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo terkait dana pengamanan Pilgub Sulsel 2013 senilai Rp 38,9 miliar.

Advokat yang juga mantan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, mengatakan, sesuai laporan yang ia terima, Mudji Waluyo diduga korupsi duit pengamanan tersebut Rp 9,6 milyar.

"Mudji harus diaudit eksternal bukan dari internal polisi. Kalau sesama mereka, nggak ada masyarakat percaya. Lihat saja kasus korupsi simulator SIM. Karena Kapolda diduga kuat ada korupsi miliaran, maka KPK wajib tangani dana pengamanan Pilgub ini," kata Syamsuddin kepada Tribun, Selasa (12/2/2013)

Menurut Syamsuddin, dugaan korupsi Mudji terkuat pascalaporan yang ia terima beberapa waktu lalu bahwa, Polres Bulukumba pernah mengajukan anggaran pengamanan senilai Rp 1,2 milyar. Tetapi, ungkap Syamsuddin, yang disetujui Mudji Waluyo hanya Rp 800 Juta.

"Jadi katakanlah 24 kab/kota dengan selisih Rp 400 juta berarti sekitar Rp 9,6 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Jangan sampai Kapolda Mudji di-Sisno-kan juga dalam kasus korupsi Pilgub Jabar," tutur Syamsuddin

Menurut Syamsuddin, Kapolda tidak hanya diduga berpihak ke incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang(Sayang) terkait tindakan diskriminatif dalam penanganan perkara kasus Bupati Wajo Burhanuddin Unru menganiaya warganya, kasus Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan selaku komando relawan Sayang versus Andi Muttamar serta penyerangan ke Posko IA di Makassar.