Laporan Wartawan Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY menunjuk Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebagai percontohan dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan, wilayah kabupaten/kota lain di DIY bisa mencontoh Kulonprogo dalam memacu pelayanan informasi yang lebih baik.

Ketua KIP DIY, Siti Roswati Handayani mengatakan, penunjukkan itu didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antaranya, berbagai nominasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang diraih, adanya forum dialog yang dijalankan seperti program Bupati Menyapa dan forum Bupati. Hal itu menjadi wujud implementasi pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.

"Karena progresivitas itu kami sepakat menjadikan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebagai PPID percontohan. Diharapkan dapat memacu daerah lain memberi layanan informasi yang lebih baik," kata Roswati dalam acara sosialisasi dan workshop Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Kulonprogo, di Gedung Kaca, Rabu (22/5/2013).

Menurut Siti, PPID percontohan di tingkat nasional baru ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pihaknya juga berharap Kulonprogo nantinya bisa menjadi percontohan daerah tingkat nasional. KIP dikatakannya akan terus melakukan sosialisasi sehingga PPID yang ada dapat member pelayanan terbaik sesuai tanggung jawab yang dimiliki.

“Belum semua daerah maupun provinsi mampu merespons Keterbukaan Informasi Publik seperti yang tertuang dalam UU No 14 Tahun 2008," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro mengakui masih ada hal yang menjadi catatan dan perlu dibenahi. Yakni masalah pelaporan anggaran yang cenderung berjalan lambat. Hal tersebut berimbas pada implikasi kontrol sosial, baik melalui media maupun pengaduan masyarakat.

“Saat dananya turun, semangatnya tinggi. tapi begitu masuk ke tugas laporan, semangatnya turun. Ini harus dikelola dengan lebih baik lagi,” kata dia.