TRIBUNNEWS.COM,SOLO - Kacaunya pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) menurut Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo karena pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan penerima BLSM. Karena itulah, pria yang akrab disapa Rudy itu meminta data penerima BLSM diperbarui dan dalam pendataan ulang melibatkan Pemda setempat.

Dirinya mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat mengenai penyaluran BLSM yang salah sasaran di Kota Solo. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Timuran, Selasa (25/06/2013) kemarin, di mana belasan warga miskin menggeruduk Kantor Kelurahan memprotes pedataan penerima BLSM yang salah sasaran.

"Saya banyak sekali menerima laporan dari warga yang tidak mendapatkan BLSM. Padahal, mereka masuk dalam kategori miskin. Lalu ada juga PNS yang tercantum sebagai penerima, tapi dengan kesadaran dikembalikan," katanya kepada wartawan di Balai Kota Solo, Rabu (26/06/2013).

Menurut dia, pelibatan Pemda dalam pendataan perlu, karena pemangku wilayah di daerah dinilainya lebih mengerti kondisi riil masyarakat.

"Seharusnya pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah hinggi lurah dan camat untuk mendata. Karena mereka yang mengerti kondisi yang sebenarnya," paparnya. Dirinya juga mempersilakan Badan Pusat Statistik (BPS) jika ingin mengakses data warga miskin hasil penghitungan Pemkot Solo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Berdasarkan data dari PT Pos Indonesia, jumlah penerima BLSM tahap pertama di Kota Bengawan tercatat sebanyak 29 ribu rumah tangga sasaran (RTS). Namun, rupanya masih banyak warga miskin yang tercecer, atau penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Kondisi tersebut menurut Rudy menunjukkan, data yang digunakan sebagai dasar penyaluran kurang valid.(Rina Eviana Dewi)