Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin meminta pihak Polda dan Polrestabes Makassar memperketat pengamanan Pilwali Makassar yang dijadwalkan berlangsung 18 September 2013.

Pernyataan ini diungkapkan Ilham saat menghadiri penandatanganan Pilkada damai oleh kandidat dan tim sukses dari 10 kontestan Pilwali Makassar, di Markas besar Polrestabes Makassar, Ahmad Yani, Makassar, Senin (26/8/2013). Hadir Wakapolda Sulselbar Brigjen Polisi Syahrul Mamma, sejumlah petinggi Polrestabes Makassar dan unsur Muspida Pemkot lainnya.

"Deklarasi damai hari ini, jangan cuma berlangsung di ruangan ini, namun yang terpenting implementasinya di hari-hari yang akan datang. Kami berharap aparat kepolisian untuk mengawal ketat Pilwali ini demi menjaga keamanan masyarakat," kata Ilham saat pidato.

Aco sapaan Ilham juga meminta kepada segenap kontestan Pilwali untuk menjaga dinamika politik dan tidak menjurus kepada hal yang merusak tatanan persaudaraan, termasuk merusak stabilitas keamanan yang tentunya akan berdampak kepada situasi ekonomi Kota Makassar.

"Tentunya, sebagai penanggungjawab Makassar, kami mengapresiasi segala bentuk antisipasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Termasuk langkah yang dilakukan hari ini sebagai bentuk komitmen bersama menjaga Makassar yang

saat ini tengah menghadapi proses pemilihan wali kota dan Wakil Wali Kota Makassar," Ilham menambahkan.

Wakapolda Sulselbar Brigjen Polisi Syahrul Mamma juga menyampaikan harapan senada. Syahrul Mamma ingin 10 kontestan mengedepankan jiwa besar dan siap menerima apapun hasil Pilwali mendatang.

"Sudah tentu akan ada yang kalah dan ada yang menang, semua sudah ditentukan oleh Allah, inilah proses demokrasi. Sepuluh pasangan yang ada pastilah orang-orang terbaik, dan siapapun itu yang menang, pastilah yang terbaik yang akan membawa Makassar lebih baik," kata Syahrul Mamma.

Syahrul Mamma juga menanggapi maraknya black campaign yang beredar beberapa hari terakhir. Menurutnya aksi kampanye hitam itu hal yang tidak perlu karena karena telah merusak suasana kebatinan warga Makassar.

"Polri, tidak bisa serta merta melakukan tindakan. Panwaslu yang akan menilai, jika itu masalah pidana, maka itu ranah Polri, tapi jika itu persoalan administrasi, maka itu masuk ke KPU. Jadi Polri punya aturan main, kecuali itu ditemukan langsung di lapangan, maka langsung diserahkan ke panwaslu. Termasuk jika ada masyarakat yang melapor, maka tentunya harus ada pembuktian," jelas Syahrul.