Catut Nama Kemenag Sulsel, Fadil Tertipu Rp 3,5 Juta
Penelpon dengan menggunakan Bahasa Bugis mengatakan bahwa TK-TPA Babussalam mendapatkan bantuan namun
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin
TRIBUNNEWS.COM, WATAMPONE - Nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel Suyuti Gazali digunakan untuk menipu salah satu lembaga keagamaan di Kabupaten Bone. Melalui telepon seluler, seorang pria mengaku Kepala Kanwil Kemenang Sulsel meminta uang untuk mencairkan bantuan kepada TK-TPA Babussalam yang berada di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
"Saya ditelpon seorang pria mengaku Pak Suyuti dan meminta uang untuk mencairkan bantuan dari Kementerian Agama. Saya juga tidak berpikir panjang dan langsung mengirim uang pada rekening yang dikirimkan penelpon itu," ungkap Sekretaris Lapmi HMI Bone, Fadil usai mengawal Kepala Unit TK-TPA Babussalam Hasnawati melapor ke Polres Bone, Rabu (28/8/2013).
Fadil menuturkan, kepada korban, penelpon dengan menggunakan Bahasa Bugis mengatakan bahwa TK-TPA Babussalam mendapatkan bantuan namun bantuan itu tidak bisa cair kalau tidak ada uang "pembuka". Hasnamawi mengatakan, usai mengirim uang ke rekening BRI cabang Jakarta atas nama Titin Wahyuni sebesar Rp 3,5 juta, penelpon itu kemudian memintanya lagi untuk mengirim uang sebesar Rp 1 juta karena uang yang ditransfer sebesar Rp 3 jutaan itu sulit dicairkan jika tidak ada tambahannya.
"Kala itu Hasnawati sudah tidak memiliki uang untuk ditransfer, makanya ia menelpon LPP TKA BKPRMI sebagai lembaga yang menaungi TK-TPA Babussalam dan ternyata penelpon itu adalah penipu," terang Fadil.
Kasi Kepontren Kemenag Bone, Nur Alamasyah menjelaskan, pihaknya tidak pernah memberikan data penerima bantuan kepada orang lain kecuali antardinas itupun melalui persuratan. Ia menjelaskan, beberapa tahun terakhir ini semua bantuan harus mengajukan permohonan dan melalui verifikasi.
"Bantuan diberikan langsung ke rekening lembaga bukan rekening pribadi dan tidak ada istilah uang pembuka untuk mencairkan bantuan," terang Nur Alam.
Ia mengimbau agar masyarakat khususnya lembaga keagamaan tidak mudah percaya dengan hal seperti itu. Nur Alamsyah menambahkan, kejadian seperti ini mestinya harus dipastikan dulu ke instansi atau seksi di Kemenang agar tidak terulang kembali. (Yud)