Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Seruan Bupati Nunukan Basri agar bawahannya mengurangi perjalanan dinas ternyata tak diindahkan. Tingginya frekuensi perjalanan dinas Bupati Nunukan juga diikuti para bawahannya. Ironisnya tingginya perjalanan dinas ternyata berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan daerah.

“Padahal dalam setiap kesempatan Bupati Nunukan menyampaikan, keberangkatannya ini untuk memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Indrasasmita Anshori, pengamat politik dan kebijakan publik Nunukan.

Sebagai perbandingan, jika 2011 lalu biaya perjalanan dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp 8.129.131.887 pada 2012 meningkat menjadi Rp11.779.669.515. Sekretariat DPRD Nunukan pada 2011 Rp 10.008.392.860 menjadi Rp13.600.632.531.

Dinas Pendidikan dari Rp 3.422.732.571 menjadi Rp. 6.770.473.516, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah semula Rp 1.293.682.500 menjadi Rp 2.264.846.900. Biaya perjalanan dinas lainnya pada 2012, Dinas Kesehatan Nunukan mencapai Rp 3.616.089.747, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp2.391.573.664, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp2.767.409.260, Dinas Pertambangan dan Energi Rp2.203.170.800 dan Dinas Perhubungan Nunukan Rp1.701.411.452.

Biaya perjalanan dinas ini ternyata belum termasuk perjalanan dinas dalam rangka belanja modal. Karena perjalanan dinas dalam rangka belanja modal tidak dihitung sebagai belanja perjalanan dinas.

Untuk perjalanan dinas seperti ini banyak ditemui di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Indrasasmita menyayangkan, karena perjalanan dinas yang begitu tinggi ternyata tak diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah.

“Artinya kalau Bupati selama ini mengatakan, mereka harus rajin ke Jakarta untuk menjemput bola, agar pendapatan bertambah, ternyata hanya retorika saja,” ujarnya.

Dari perjalanan dinas tahun 2011 yang totalnya lebih dari Rp100 miliar misalnya, pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2012 mencapai Rp1,350 triliun. Dengan semakin meningkatkan anggaran perjalanan dinas pada 2012, pendapatan dalam APBD Kabupaten Nunukan 2013 malah turun menjadi Rp1,276 triliun.

Ia mengatakan, tingginya intensitas perjalanan dinas keluar daerah selain tak bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan, justru membuat pekerjaan pokok pemerintah menjadi terlantar.
“Selama ini Bupati dan Sekretaris Kabupaten Nunukan lebih banyak berada di luar daerah. Akhirnya pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) malah ikut-ikutan dinas luar, meskipun tidak penting,” ujarnya.

Indrasasmita mengatakan, akibat perjalanan dinas yang terlalu sering dimaksud, banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan maksimal. Dari beberapa butir kontrak politik Gerbang Emas, belum 25 persen yang terlaksana memasuki tahun ketiga pemerintahan Basri-Asmah Gani.

Semestinya, Pemerintah Kabupaten Nunukan fokus pada persoalan-persoalan strategis yang membutuhkan penanganan cepat. Ia mencontohkan tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan terus melonjak, karena banyaknya lulusan SMA dan SMP yang menganggur, namun tak diikuti dengan upaya penyediaan lapangan kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan mencapai 10.802 jiwa pada 2010, meningkat menjadi 14.686 jiwa pada 2011 dan mencapai 18.928 jiwa pada 2012.

Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan juga menduduki peringkat pertama persentase tingkat pengangguran. Kabupaten Nunukan berada pada posisi tertinggi dengan tingkat pengangguran mencapai 11,83 persen, diikuti Kabupaten Malinau 9,23 persen, Kabupaten
Bulungan 8,90 persen, Kabupaten Tana Tidung 8,80 persen serta Kota Tarakan 8,26 persen.
Ketua LSM Pancasila Jiwaku Mansyur Rincing mengatakan, besarnya anggaran perjalanan dinas ini menunjukkan para pejabat di Nunukan lebih senang melakukan perjalanan dinas keluar provinsi ketimbang memperhatikan persoalan rakyat yang terjadi hingga di kecamatan dan desa-desa yang masih terisolir dan miskin.

Apalagi perjalanan dinas ini justru dilakukan disaat angka penduduk miskin di Kabupaten Nunukan masih tinggi. Mansyur merujuk pada angka penduduk miskin Kabupaten Nunukan  berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang mencapai 30 persen penduduk Kabupaten Nunukan atau mencapai 11.180 kepala keluarga (KK) dengan 54.404 jiwa.

Dari 30 persen penduduk miskin dimaksud, kategori atau klaster satu yakni 1-10 persen merupakan penduduk yang paling miskin dengan  3.381 KK atau mencapai 20.153 jiwa. Kategori klaster II dari 11-20 persen jumlahnya  3.901 KK, 18.499 jiwa dan klaster III yaitu 21-30 persen itu, jumlahnya mencapai  3.901 KK, 15.752 jiwa.