Mensos: Tidak Benar NTT Provinsi Kekurangan
Salim menjelaskan, kebersamaan menjadi dasar menyatukan berbagai komponen masyarakat untuk saling peduli dan berbagi
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri menyebutkan, ada 120 pulau besar dan kecil yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan ini diungkapkan Salim dalam acara puncak penutupan Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014 Kementerian Sosial di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengatakan, dengan modal melimpahnya keragaman suku, budaya, bahasa dan kekayaan alam merupakan modal untuk kesejahteraan rakyat.
"Kekayaan alam dan budaya yang beragam merupakan modal yang cukup untuk menyejahterakan masyarakat NTT," kata Salim dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (27/2/2014).
Menurutnya, salah satu falsafah NTT feto mone, olif tataf yang mengajarkan kehendak kuat agar anggota masyarakat menghayati kebersamaan makin meluas, sehingga tercipta keadaan semua menjadi saudara.
"Pesona NTT tidak hanya Pulau Komodo dan keindahan Gunung Rokatenda. Segala keunikan bisa menjadi peluang usaha bagi segenap warga," jelasnya
Salim menjelaskan, kebersamaan menjadi dasar menyatukan berbagai komponen masyarakat untuk saling peduli dan berbagi. Dengan demikian, akan tercipta keadilan yang menjadi jembatan lahirnya masyarakat berdaya juang dan berdaya tahan yang terukur, terencana, teraplikasikan dan nyata.
"Tidak betul pandangan bahwa NTT adalah provinsi kekurangan. Kurang sumber daya alam, kurang sumber air dan kurang tenaga terampil. Pameo itu dijual oleh sebagian penyelenggara daerah, sehingga NTT diplesetkan dengan Nasib Tidak Tentu atau Nanti Tuhan Tolong," kata Salim.
Salah satu daerah terkenal di NTT adalah Bajawa. Kaya sumber daya alam dan jika ditelusuri pulau-pulau lainnya memiliki kekayaan alam luar biasa. Untuk memotret NTT tidak bisa hanya dari Kupang, Labuan Bajo atau Manggarai.
Pulau-pulau lainnya masih sangat menjanjikan, seperti Solor, Alor, Sumba, Adonara dan lainnya.
Pembangunan harus fokus dan berorientasi ekonomi kepulauan. Dimana jarak antarpulau rata-rata 20 mil laut dengan waktu tempuh lebih dari tiga jam dalam kondisi normal. Transportasi harus lebih banyak, dermaga mampu menyentuh pulau-pulau utama yang menjadi simpul pulau-pulau di sekitarnya.
Mulai dari Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur hingga di Kupang, NTT masalah terbesar meliputi kemiskinan, ketelantaran, ketertinggalan, dan keterpencilan.
"Agar tidak menganggap enteng masalah kesejahteraan sosial, sebab akar kemajuan suatu wilayah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata," katanya.
Selain menemukan berbagai masalah sosial, juga membuktikan komitmen daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masih sangatlah rendah. Kemensos menjamin bahwa EKKM 2014 bisa dijadikan model pemetaan, penjangkauan terhadap permasalahan sosial di daerah.
"Pusat bertindak jika terjadi kekhususan termasuk ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, salah satunya revitalisasi panti," tandasnya.
Turut diserahkan bantuan dari Menteri Sosial, berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan di Provinsi NTT Tahun 2014 Rp 28.200.236.000.
Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 209.230.200.000, Keserasian Sosial 8 Desa Rp 872 juta, ASLUT 1.100 lanjut usia (lansia) Rp 2.640.000.000, ASODKB untuk 1.032 ODKB Rp 3.715.200.000, UEP untuk BWBLP 46 orang Rp 230 juta, bimbingan sosial dan keterampilan untuk BWBLP 46 orang Rp 46 juta, LKSA 49 anak Rp 53.900.000, serta Bedah Kamar Lansia 5 rumah Rp 50 juta.
Paket bantuan di Kota Kupang, berupa RS-RTLH 100 unit Rp 1 miliar, KUBE 20 kelompok Rp 400 juta, Sarling 2 unit Rp 100 juta dan kebutuhan 100 Lansia Rp 10 juta.
Di Kabupaten Timor Tengah Utara, bantuan pinjam pakai Mobil LK3 1 unit Rp 365.709.300. Di Kabupaten Ende, bantuan pinjam pakai Mobil LK3 1 unit Rp 365.709.300, serta di Kabupaten Rokatenda, bantuan Korban Rokatenda 200 lansia Rp 20 juta.