TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengamuk karena honornya belum dibayar.

Mereka melampiaskan emosinya di kantor Kelurahan Lalolara saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menggelar pleno rekapitulasi penghitungan suara, Jumat (26/4/2014).

Para petugas KPPS di TPS 6 dan TPS 8, meminta kepada PPS agar membatalkan pleno tersebut selama honor mereka belum dibayarkan.

Ketua KPPS TPS 6, Kelurahan Lalolara, Banjiruddin, menyatakan, pihaknya sudah bekerja siang dan malam agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Tak hanya itu, ketua KPPS yang berprofesi sebagai sopir angkutan ini sengaja tidak mencari penumpang selama dua hari hanya untuk bertugas sebagai KPPS. Tetapi, hak yang harusnya ia terima sebesar Rp 400.000, belum juga cair.

"Bayangkan, saya tidak bawa mobil dua hari. Otomatis, setoran mobil harus saya tutupi Rp 200.000. Belum lagi utang rokoknya kita. Sampai sekarang kami belum terima," keluhnya.

Dia mengaku, sudah berkali-kali menjadi petugas KPPS dalam setiap pemilihan legislatif (pileg). Pada pileg 2009, dia juga menjalankan tugas yang sama.

"Tetapi pada Pileg 2009, setelah kita bekerja, honor langsung dibayar. Kalau ini tidak. Kita sudah kerja, tapi honor belum cair," ungkapnya.

PPS, kata Banjirudin, berjanji akan membayar honornya pada 10 April J2014 sekitar pukul 10.00 Wita. Tetapi, janji tersebut belum juga ditepati.

"Pada saat itu, saya telepon PPS. Katanya, besok (Jumat, red) baru ada pembayaran. Tetapi, belum sempat kita dibayar, saya dengar PPS sudah mau pleno. Makanya saya protes dan pleno harus ditunda," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPPS di TPS 8, Nasruddin membenarkan honor untuk KPPS belum dibayarkan. Selain honor, pihaknya juga menuntut dana operasional bimbingan teknis dari Komisi Pemilihan Umum Kendari.

"Soalnya, selama pelaksanaan bimbingan teknis dan penghitungan suara ini, kami pakai uang sendiri," paparnya.

Dia sendiri dijanjikan bahwa honornya akan dibayarkan pada Jumat (26/4/2014) sekitar pukul 14.00 Wita. Tetapi hingga kini, dia belum menerima honor sama sekali.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendari, Hayani Imbu mengaku, honor KPPS kini sudah dicairkan pada Jumat (26/4/2014) siang. Dan, anggaran tersebut akan didistribusikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya, PPK menyalurkan honor KPPS melalui PPS. "Setelah itu, PPS yang bayarkan honor KPPS," tuturnya saat dihubungi melalui telepon.

Honor KPPS, katanya, didasari oleh basis kinerja. Artinya, KPPS bekerja dulu, selanjutnya baru diberi honor. "Dan saya kira tidak perlu dibesar-besarkan lagi," katanya.

Anggota KPU Kendari, Zainal Abidin menyatakan, lambannya pencairan honor KPPS ini karena masih ada proses administrasi di kantor Pusat Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, ia meminta agar KPPS bersabar.