TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Malang dialami tiga ibu rumah tangga, yakni Asnawati (47), Istiqomah (45) dan Maysun (50). Lantaran sudah salah coblos caleg dan terlanjur mendapatkan uangnya dari timses salah satu caleg Dapil IV Kota sebuah partai.

Mereka terus diteror oleh timses caleg untuk meminta uang tersebut dikembalikan. Akibatnya, ketiga perempuan setengah baya yang berstatus janda ini, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolresta, Palembang, Guna melaporkan kejadian tersebut, Kamis (17/4/2014).

Saat ditemui di ruangan Gakummdu Mapolresta Palembang, Maysun yang tercatat sebagai warga Jalan Jati Blok M, Lorong Jati I No 27 RT 45/14 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan SU I, Palembang ini menuturkan, dirinya mendapatkan ancaman akan ditusuk dan dibunuh oleh PK yang merupakan timses caleg tersebut jika uang yang sudah diberikan tidak dikembalikan.

"Sudah tiap hari kami di SMS dan ditelepon. Mereka mengancam akan dibunuh kami jika uangnya Rp 100 ribu tidak dikembalikan. Kami jadi takut," ungkap Maysun yang ketakutan ketika mendatangi SPKT Mapolresta Palembang.

Peristiwa itu pun bermula, satu minggu sebelum Pemilu Legislatif, Rabu (9/4/2014) lalu. Seluruh warga yang tinggal disekitar kediamannya, didata oleh timses caleg itu untuk mendapatkan uang sebesar Rp 100 ribu per Kepala Keluarga (KK) jika mencoblos Rop, seorang caleg Dapil IV.

"Nah karena mendapatkan uang, saat itu kami mau saja dikasih uang dan melakukan mencoblosan. Tetapi waktu kami lihat disurat suara itu namanya tidak ada, jadi yang kami coblos partainya. Selain itu kami juga bingung karena saat melakukan pencoblosan kertas suara ada empat, jadi kami bingung," ujar janda yang berprofesi sebagai pemungut barang bekas itu.

Nah, setelah penghitungan suara ternyata suara Rop hanya mendapatkan suara sedikit sehingga PK, timses caleg yang tak lain paman Rop memaksa warga untuk mengembalikan uangnya.

Kepala Sentral Pelayanan Kemasyaratan Terpadu (SPKT) Mapolresta Palembang, Ipda Sopian menuturkan karena kasus tersebut masih mengarah pada Pemilu maka mereka di arahkan untuk melapor di Panwaslu Kota Palembang.

"Laporan korban sudah kami terima atas dasar ancaman. Namun, karena arahnya persoalan Pemilu, lalu kami minta korban untuk mengadukannya dahulu ke Panwaslu, agar masalah ini bisa ditindaklanjuti petugas pemilu," kata Sopian.