Laporan Wartawan Surya, Mujib Anwar

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaoen mengatakan, Pemprov mendukung penuh dan siap membantu rencana penutupan lokalisasi Dolly yang akan dilakukan Pemkot Surabaya.

Salah satu bentuk bantuan yang akan diberikan Pemprov, kata Bibing – panggilan Ratnadi Ismaoen adalah bantuan modal untuk Keluarga Rentan Sosial (mucikari) sebesar Rp 5 juta untuk setiap mucikari. Dengan jumlah mucikari di Lokalisasi Dolly sebanyak 311 orang, maka anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov sebesar Rp 1,5 miliar.

Permintaan bantuan untuk mucikari itu disampaikan Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim melalui surat bernomor 462.3/1922/436.6.15/2014 tertanggal 2 April 2014. Dan oleh Pemprov sudah dijawab melalui surat nomor 460/6987/031/2014 tertanggal 10 April.

“Isinya, Pemprov setuju memberikan bantuan sebagaimana yang diminta Wali Kota Tri Rismaharini,” ujarnya, Kamis (1/5/2014).

Namun, sebelum bantuan itu diberikan, pihaknya minta Pemkot Surabaya melakukan verifikasi ulang terhadap data mucikari di lokalisasi Dolly yang akan diberi bantuan modal usaha. Caranya, dengan mengumpulkan fotocopy KTP para mucikari tersebut.

“Verifikasi itu harus dilakukan, karena jumlah mucikari yang terdata dan dilaporkan terus membengkak. Jika tahun 2011 hanya dilaporkan 292 orang, sekarang jumlahnya jadi 311 orang,” jelasnya.

Menurut Bibing, saat ini tim verifikasi mucikari sudah terbentuk. Mereka terdiri dari Biro Kesra Pemprov Jatim, Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Bagian Kesra Pemkot, Camat Sawahan, dan Lurah Putat Jaya. Pihaknya yakin, proses verifikasi tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti akan muncul sejumlah kendala, misalnya si mucikari tidak mau didata, tak mau datang saat pertemuan sosialisasi, atau senagja memberikan data fiktif.

”Makanya proses verifikasinya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan saat ini kami masih menunggu hasil data verifikasi yang dilakukan Pemkot Surabaya,” tukasnya.

Selain bantuan untuk mucikari, pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial juga akan memberikan bantuan modal usaha kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp 3 juta per orang. Tak hanya itu saja, sejumlah bantuan lain juga diberikan, seperti uang transport dan jatah hidup.