TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, menilai Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini tidak memiliki rencana yang matang untuk menutup lokalisasi Dolly.

"Jika harus 19 Juni, pemkot sepertinya belum siap menutup lokalisasi Dolly. Ini berdasarkan keluhan warga yang saya tampung," ujarnya, Sabtu (17/5/2014).

Wisnu mengklaim dirinya paham dengan apa yang dirasakan masyarakat sekitar dan kondisi ekonominya. Menurutnya, warga merasa Pemkot tidak menjamin kelangsungan hidup warga sekitar lokalisasi Dolly setelah Dolly ditutup.

"Semalam saya berdiskusi dengan warga sekitar Dolly. Intinya mereka menolak penutupan jika tidak ada jaminan dari Pemkot soal kelangsungan hidupnya pasca penutupan," katanya.

Warga menurut Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini berjanji akan menolak mati-matian penutupan Dolly jika Pemkot belum bisa menjamin kelangsungan ekonominya pasca penutupan.

"Saya kira ini wajar, karena selama bertahun-tahun mereka hidup dari aktivitas lokalisasi di sana seperti parkir, berjualan makanan, cuci baju, dan sebagainya," tambah Wisnu.

Oleh karena itulah, secara pribadi, Wisnu mengaku menolak lokalisasi di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan itu ditutup pada 19 Juni mendatang. Pasalnya, secara pribadi, Wisnu mengaku dirinya tidak sepakat dengan cara pemkot menutup lokalisasi yang pernah menjadi terbesar di Asia Tenggara itu.

Dia berharap ada konsep yang lengkap untuk ditawarkan kepada warga sekitar Dolly. Menurutnya, konsep penutupan jangan hanya berfokus kepada PSK dan mucikarinya saja. Jika belum ada konsep yang komprehensif dan Dolly dipaksa tutup bulan depan, lanjutnya, maka akan menimbulkan masalah sosial baru.

Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya didukung Pemprov Jatim akan menutup lokalisasi yang sudah ada sejak 1966 itu pada 19 Juni mendatang, atau sebelum masuk bulan puasa. Pemkot akan mendesain ulang kawasan lokalisasi itu menjadi sentra perekonomian yang terintegrasi.