TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA- Gagal mendapatkan solusi saat hearing antara Komisi D DPRD Surabaya dan penghuni Dolly dan Jarak membuat warga Dooly kecewa berat.

Kegagalan hearing dipicu ketidak hadiran sejumlah kepala SKPD terkait penutupan lokalisasi, terutama Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.

"Hearing ini akan sia-sia jika tetap dilanjutkan. Karena tidak akan menghasilkan solusi kebijakan apapun terkait penutupan lokalisasi Dolly-Jarak," kata H Junaidi, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (10/6/2014).

Oleh karena itu, dikatakan Junaidi, komisi D akan mengagendakan kembali rapat hearing dengan sejumlah kepala SKPD Pemkot Surabaya khusus membahas penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.

Dengan demikian bisa diketahui sejauh mana program yang telah diberikan dan dijalankan dalam rangka penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.

"Jumat nanti kita agendakan rapat dan wajib dihadiri kepala SKPD. Jika kembali diwakilkan maka rapat akan ditunda karena tidak akan menghasilkan apa-apa," ucap Junaidi.

Ditambahkan anggota Komisi D DPRD, Fatkurrohman, dalam penutupan lokalisasi Dolly-Jarak itu ada dua hal. Yakni soal prosedur dan proses penutupan lokalisasi.

Sampai sekarang Pemkot Surabaya hanya menyampaikan prosedur penutupan lokalisasi Dolly yang memang sudah terpenuhi.

Namun untuk proses penutupannya hingga sekarang ini komisi D DPRD Surabaya belum pernah diajak membahasnya.

"Ini yang kita pertanyakan mengapa bisa terjadi. Makanya, kita akan mendengarkan dahuku penjelasan kepala SKPD Pemkot terkait penutupan lokalisasi," kata Fatkurrohman.

Nantinya setelah Komisi D DPRD mendapat penjelasan dari SKPD Pemkot, menurut Fatkurrohman, barulah keterangan dan kebijakan Pemkot disampaikan ke penghuni dan pekerja lokalisasi Dolly-Jarak.

"Dengan begitu ada langkah nyata yang bisa diketahui oleh DPRD. Tidak justru Pemkot main sembunyi dalam penutupan lokalisasi Dolly-jarak," ucap Fatkurrohman.

Hal sama disampaikan anggota Komisi D DPRD, Masduki Thoha. Pada dasarnya hingga saat ini DPRD tidak mengetahui proses yang telah dijalankan Pemkot Surabaya dalam rangka penutupan lokalisasi.

Bahkan, surat pengaduan dari penghuni dan pekerja lolalisasi Dolly-Jarak ke DPRD hingga sekarang ternyata belum pernah sampai.

"Jadi, DPRD ini tidak tahu proses penutupan lokalisasi Dolly-Jarak seperti apa, seolah kita ditinggal Pemkot dalam menutup lokalisasi," tutur Masduki Thoha yang sepakat rapat hearing ditutup karena tidak menghasilkan apa-apa tanpa kehadiran kepala SKPD pembuat kebijakan.