TRIBUNNEWS.COM,DENPASAR-  Jajaran Polda Bali menetapkan status rawan untuk semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pilpres 9 Juli mendatang. Karena rawan, di tiap-tiap TPS akan ditempatkan seorang polisi untuk mengamankan proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Tak hanya polisi, di tiap-tiap TPS juga akan ditempatkan dua petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat). Formasi satu polisi dan dua Linmas untuk satu TPS itu, menunjukkan jika status TPS bersangkutan adalah rawan satu.

Status rawan satu satu tingkat dibawah rawan dua, dimana satu TPS dijaga oleh dua polisi dan empat petugas Linmas.

Sementara untuk status aman, menggunakan pola pengamanan dua polisi, 10 Linmas untuk menjaga lima TPS.

Kapolda Bali, Irjen Benny Mokalu mengatakan, pengamanan Pilpres berbeda dengan Pileg.

"Operasi pengamanan pemilu semuanya sudah disiapkan, yang diwaspadai adalah surat suara dan kotak suara, harus sampai di KPUD. Koordinasi dengan TNI, kalau membutuhkan langsung menghubungi saja. Sebab, seluruh daerah di Bali rawan, karena persaingan sangat ketat," jelasnya.

Kapolresta Denpasar, AKBP Djoko Hariutomo menjelaskan, untuk pengamanan Pilpres akan menerjunkan dua pertiga dari total anggota di Polresta Denpasar.

Menurutnya, dua personil kepolisian dengan bantuan empat Linmas, akan menjaga ketat dua TPS.

"Karena ketatnya persaingan dua kandidat Capres, kami kerahkan dua pertiga dari total 1.906 personil. Mereka akan mengawasi jalannya proses pencoblosan, karena semua TPS di Denpasar rawan terjadi tindakkan pelanggaran," jelasnya.

Belajar dari pengalaman di Pileg, Kapolres menambahkan, kepolisian harus siaga penuh, pengamanan dan pengawalan menjadi hal utama.

Menilik dari data laporan pelanggaran, kepolisian akan memperketat tiga kegiatan.

"Jika melihat historis Pileg lalu, kita akan melakukan pengamanan dengan dibantu Linmas. Pengamanan yang diperketat adalah, pendaftaran jangan sampai lebih dari satu. Kepemilikan surat C-6 (undangan mencoblos) yang digunakan pendatang luar Denpasar juga menjadi sorotan kami. Sementara yang tidak kalah penting adalah proses perhitungan surat suara dan pengiriman surat suara. Kami akan melakukan koordinasi dengan KPU supaya diberikan solusi tepat," tambahnya.

Hal sama dilakukan untuk wilayah Gianyar, tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar masuk kategori daerah rawan satu. "Kenapa kami terapkan rawan satu karena ini menyangkut masalah keamanan, kita tidak mau under estimate. Jadi semua wilayah adalah rawan," ujar Kasubag Humas Polres Gianyar, AKP Ketut Alit Sudarsana.

Evaluasi sementara Polres Gianyar menyatakan semua daerah rawan satu. Namun untuk perkembangan kedepan, Polres akan melakukan pemantauan terus. Sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa saja beberapa daerah akan masuk wilayah rawan dua bahkan aman.

"Kita selalu siap 24 jam. Kedepannya akan terus kita pantau. Mudah-mudahan semua lancar," jelasnya.

Pun dengan Tabanan, Polres Tabanan memberlakukan seluruh kawasan dalam status rawan satu. Kapolres Tabanan, AKBP Dekananto Eko Purwono menjelaskan, pihaknya mensiagakan 820 personel pada Pilpres nanti. Yang terdiri dari 768 orang Pam TPS, dan dan 52 dari Kompi Brimob.

"Semua wilayah diberlakukan sama yairu rawan. Sehingga semua personel benar-benar bertanggung jawab penuh untuk mengamankan Pilpres," ujarnya.

Pola pengamanan yang diberlakukam sama dengan daerah lain, yakni satu TPS dijaga satu polisi dibantu dua anggota linmas. Pola ini dimaksudkan untuk meminimalkan kecurangan saat pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.

"Elite politik juga diminta berperan untuk menjaga stabilitas keamanan," ungkapnya. Mengenai situasi menjelang Pilpres kali ini, Dekananto menilai cukup kondusif dan terkendali. Hal ini, mengingat upaya cipta kondisi keamanan yang dilakukan Polres bekerjasama dengan jajaran TNI sampai ke tingkat desa.