TRIBUNNEWS.COM.MANADO - Fraksi PDIP DPRD Sulut menyorot kinerja Pemerintah Provinsi Sulut dalam penggunaan dana penanganan bencana di Sulut.

Emanuel Budiman, juru bicara F-PDIP, menyampaikan, dari hasil evaluasi fraksinya, ada anggaran Rp 10 miliar yang tak terserap padahal telah dianggarkan di APBD 2014 untuk penanganan bencana.

"Kami menyesalkan anggaran tidak terduga Rp 10 miliar di APBD induk tidak dipakai," katanya dalam Sidang Paripurna APBD Perubahan 2014, Senin (25/8/2014).

Menurut Budiman, skala bencana yang terjadi pada Januari awal tahun ini cukup besar dan melibatkan banyak korban. PDIP pun meminta penjelasan mengapa dana tersebut tidak maksimal diserap.

Gubernur SH Sarundajang menyampaikan, dana tidak terduga untuk bencana tersebut bukannya tidak digunakan. Dana digunakan namun tak semuanya terpakai. Menurut dia, pemprov mengeluarkan Rp 4 miliar. "Saat banjir kita gunakan Rp 1,5 miliar ditambah Rp 2,5 miliar," ungkapnya.

Lanjut Sarundajang, pada waktu bencana tersebut bantuan berbagai pihak masuk ke Manado begitu luar biasa banyaknya, bahkan untuk jenis makanan ada yang membusuk.

"Dana provinsi sampai Rp 4 miliar. Kita harus hindari anggaran memboroskan. Supaya diketahui, ada keterbatasan mengeluarkan uang karena bantuan luar biasa masuk," katanya.
Pemprov mempertimbangkan efiensi dan agar anggaran tidak tumpang tindih. "Kalau tumpang tindih, tidak efisien, salah lagi," sebutnya.

Sementara itu sidang paripurna molor dari jadwal. Sesuai undangan, paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi atas APBD Perubahan 2014 itu digelar pukul 13.00, namun hingga hampir pukul 15.00 sidang belum dimulai.

Dari 45 Anggota DPRD Sulut, hanya Paul Tirajoh yang sudah menempati kursi di ruang rapat pariurna. Sambil menunggu acara dimulai, ia menyempatkan waktu membaca koran, sementara anggota DPRD lain masih bercakap di ruang VIP Gedung Cengkih.

"Undangan jam 1 (siang) saya hadir sesuai undangan," katan Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut ini.

Gubernur Sarundajang yang dijadwalkan hadir pun belum muncul. Ruang rapat paripurna sementara didominasi kehadiran pejabat eselon III Pemprov Sulut yakni kabag, kabid dan sekretaris dinas/badan. Untuk pejabat eselon II setingkat kepala dinas/badan, terhitung baru enam orang yang menempati kursi di ruang sidang.(ryo)