TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran yang dikelola oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Melawi masih relatif minim. Pertahun hanya dikisaran Rp 30 juta.

Kadishubkominfo, Hinduansyah mengungkapkan, memasuki semester akhir hingga bulan Oktober tahun 2014 ini, retribusi parkir sudah terealisasi sebesar Rp 32.123.000 dari target Rp 37.800.000.

“Dari total target retribusi parkir yang dibebankan sebesar Rp 37.800.000, kami optimis akan mencapai target retribusi parkir tersebut dalam kurun waktu dua bulan tersisa sebesar Rp. 5.677.000,” kata Hinduansyah.

Hinduansyah mengungkapkan, pihaknya akan mengupayakan agar target itu bisa terealisasi hingga jelang akhir tahun mendatang. Guna mendongkrak penerimaan itu setiap koordinator parkir wajib membayarkan retribusi kepada Dishubkominfo.

“Setoran yang diberikan harus sesuai dengan setoran yang sudah ditentukan dari berbagai lokasi parkir di Kota Nanga Pinoh,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk kendaraan roda dua sekali parkir dipungut hanya Rp 1.000 dan untuk roda empat Rp 2.000. Kata Dia, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor itu khususnya parkir yang potensinya dinilai masih cukup besar.

“Sebenarnya titik parkir di Kota Nanga Pinoh terus bertambah, namun lahan tak mendukung alias terbatas atau sempit,” katanya.

Disinggung mengenai belum maksimalnya pengelolaan parkir yang dilakukan, seperti parkir pada sejumlah ruko yang ada di Melawi, Hinduansyah menapiknya. Menurutnya pengelolaan parkir sudah maksimal.

“Beberapa ruko sudah kita ambil parkir, termasuk mini market meskipun tidak semuanya, jadi Rp 30 juta pertahun kita anggap sudah lumayan cukup,” katanya.

Dari pantauan Tribun di lapangan, hanya beberapa titik yang pengelolaan parkirnya dimanfaatnya. Diantaranya, pasar sayur, mini market dan warung kopi yang ramai pelanggannya, sedangkan ruko lainnya masih minim. Bahkan ada yang tidak dipungut parkir.

Anggota DPRD Melawi Nur Ilham mengungkapkan, untuk memaksimalkan PAD dari sektor parkir ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah, diantaranya adalah penerapan karcis parkir.

“Termasuk penggunaan rompi bagi penjaga parkir, sebab selama ini tukang parkir yang memakai rompi hanya beberapa orang saja, yang lain tidak. Jadi perlu dipertanyakan apakah yang tidak pakai rompi ini disetor atau tidak,” katanya. (ali)