TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Sebagai upaya merangsang wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan sadar untuk balik nama kendaraannya, Dispenda Provinsi Sumsel menggelar undian berhadiah kendaraan.

"Tahun depan kita akan ada program bayar pajak mobil, dapat mobil. Bayar pajak motor dapat motor. Cuma ini diundi setahun sekali. Diundi dari nomor BPKB yang merangsang orang untuk balik nama.

Agar nama yang tertera di BPKB itulah yang dapat hadiah undian," ungkap Kadispenda Sumsel H Muslim SE MSi, Kamis (13/11/2014).

Ke depannya nanti wajib pajak kendaraan tinggal datang ke ATM bisa selesai membayar PKB. Tidak antre, tidak ketemu calo, uang langsung masuk kas daerah. Sistem yang bekerja 24 jam.

Papan imbauan untuk tidak melalui perantara. Kalau sibuk untuk menghindari denda, bisa membayar via ATM, mengaktifkan Samsat Corner.

Terkait dengan adanya pemberitaan oknum PHL non PNS yang diduga melarikan uang bagi 53 wajib pajak, Kadispenda menyatakan pengawasan ketat untuk tidak berhubungan langsung dengan layanan.

"PHL itu hanya membantu PNS, menyocokkan data. Mudah-mudahan ini yang terakhir ada oknum kasus ini. Banyaklah PHL dari PNS tersebar di 21 UPTD. Ada 300-an PHL.

Sedangkan PNS 200-an. Untuk itulah kita tingkatkan pengamanan potensi penerimaan. Sebelumnya sudah disikapi UPTD. Sekrang diperketat.

Sepanjang sistem ini belum kita sempurnakan, kemungkin masih akan ada. Itukan diluar sistem, jadi pembenahannya bagaimana supaya bisa dipenuhi. Tahun depan pelayanan online ini sistemnya. Mengatasi kejadian seperti ini adalah perbaikan prosedur," kata Muslim.

Calo ini sudah kesalahan layanan. Ada yang tidak mau antre jadi melalui jasa oknum. Kerugian masih dihitung.
Berdasarkan pengaduan, masih ada yang lain. Belum ada laporan.

Dari Agustus lalu oknum PHL ini sudah dipecat, dan kini baru ketahuan. Dipecat dari honorer Dispenda. Menurut informasi, PHL honorer sudah dipecat karena tidak disiplin. Ini masih dicari datanya STNK. Ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh wajib pajak.

Diluar sistem, mereka kan belum bayar pajak. Masih nunggak, secara sistem benar. Mereka bukan pegawai kita dan tidak masuk pegawai kita," terang Muslim yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan.