TRIBUNNEWS.COM,MALANG - Pertemuan antara Pemkot Malang dengan Organda dan paguyuban sopir mikrolet yang difasilitasi DPRD Kota Malang, soal rencana pengoperasian bus sekolah masih buntu.

Belum ada kata sepakat dari paguyuban mikrolet soal rencana pengoperasian bus sekolah.

Pemkot Malang juga belum memberikan solusi kepada para sopir mikrolet.

Dalam pertemuan itu, perwakilan paguyuban sopir mikrolet tetap ngotot menolak pengoperasian bus sekolah.

Alasannya juga tetap, para sopir mikrolet khawatir penghasilannya menurun setelah ada bus sekolah.

Ketua jalur mikrolet Madyopuro-Mulyorejo, Sumarto mengatakan, pada intinya semua jalur mikrolet di Kota Malang menolak pengoperasian bus sekolah.

Menurutnya, keberadaan bus sekolah akan mengurangi pendapatan sopir.

"Selain itu, para sopir mikrolet tidak pernah diajak bicara soal rencana penerapan bus sekolah. Kami diajak bicara setelah bus sekolah siap beroperasi. Jelas saja kami menolak," katanya.

Ketua jalur mikrolet Arjosari-Borobudur-Gadang (ABG), Adi Purwanto mengatakan sebanyak 25 jalur mikrolet se-Kota Malang menolak pengoperasian bus sekolah.

Ia meminta Pemkot Malang mengkaji ulang rencana pengoperasian bus sekolah.

Ia mengusulkan agar bus sekolah diganti dengan pemberian subsidi kepara para sopir mikrolet.

Pemkot Malang bisa memberikan kupon kepada siswa miskin agar naik angkutan kota saat berangkat dan pulang dari sekolah.

"Selama ini kami tidak pernah diberi subsidi. Pemkot Malang bisa mengalihkan bus sekolah dengan memberikan subsidi kepada mikrolet. Biar mikrolet yang mengantar dan menjemput siswa dari sekolah," ujarnya.

Ketua DPC Organda Kota Malang, Rudy Soesamto mengatakan, belum ada solusi dari pertemuan kali ini. Rencananya, akan ada pertemuan lagi antara Pemkot Malang dan paguyuban sopir di kantor Dishub pada Rabu (14/1/2015) mendatang.

"Masih buntu, belum ada hasil. Pada intinya, para sopir mikrolet menolak pengoperasian bus sekolah. Para sopir meminta agar Pemkot Malang mengkaji dulu rencana penerapan bus sekolah," katanya. (sha)