TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - KPU Melawi membutuhkan dana Rp 23 miliar lebih untuk pelaksanaan pilkada bupati yang berlangsung pada 2016 mendatang.

Anggaran ini memang jauh lebih besar, karena dalam pelaksanaan pilkada kali ini, ada beberapa item yang harus dibiayai oleh KPU.

“Untuk biaya uji publik bagi pasangan calon, kemudian kampanye pasangan calon dan bertambahnya TPS di setiap daerah, anggaran tersebut juga untuk dua putaran,” kata ketua KPU Melawi, Julita Rabu (11/2).

Namun demikian, kata Julita, kebutuhan anggaran ini masih perlu untuk dibahas dan direvisi kembali karena pertimbangan kemampuan daerah. Bisa saja beberapa item yang dianggap tidak terlalu penting dicoret.

“Yang jelas kami akan sesuaikan dengan dana yang ada, dan ini memang perlu pembahasan, tidak hanya menggunakan perkiraan saja.,” katanya.

Julita juga mengaku heran, tiba-tiba saja pemkab telah menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada Rp 8 miliar. Dana sebesar itu, kata Julita hanya untuk cukup untuk menggaji PPK dan PPS yang bekerja kurang lebih selama 8 bulan.

“Sedangkan untuk tahapan lainnya tidak ada, padahal sekarang ini beberapa item biayanya dibebankan kepada KPU. Belum lagi BBM naik, ya jelas tidak bisa disamakan dengan anggaran pilkada lalu,” katanya.

Julita mengungkapkan, dirinya sudah membicarakan hal ini dengan sekda Melawi. Bahkan sekda juga heran dengan penganggaran tersebut, karena dinilai jauh dari kata cukup. Maka dari itu kata Julita anggaran pilkada bupati perlu direvisi kembali.

“Kalau misalnya Rp 23 miliar itu tidak terpakai, karena pilkada hanya satu putaran uangnya bisa dikembalikan, namun kalau sudah kurang, kita mau bagaimana lagi, tentu kan sulit,” katanya.

Tidak Pakai Partai Sepupu
Kepala dinas kesehatan Melawi, Simson juga berencana maju menjadi bupati. Namun bukan di tempat tugasnya, melainkan di Kabupaten Sekadau. Bahkan Simson sudah menjalin komunikasi dengan partai pengusung.

“Sudah ada partai pengusung, partai koalisi, tapi bukan partai yang dipergunakan bupati sekarang,” kata Simson.

Simson mengatakan, dirinya masih mempunyai hubungan kekerabatan (sepupu) dengan bupati Sekadau, Simon. Simon sendiri diusung oleh partai Demokrat. Sayangnya partai yang mengusung sepupunya itu enggan mengusung dirinya.

“Tidak menjadi soal, karena sudah ada partai koalisi yang akan mengusung saya,”katanya.

Disinggung mengenai kesiapannya dalam pilkada Sekadau, Simson sudah sangat siap. Setiap memasuki masa libur, dirinya juga sudah menjalin komunikasi dan sosialisasi di masyarakat tempat kelahirannya itu.

Simson juga siap dengan konsekuensinya untuk mengundurkan diri dari jabatan.

“Kalau sekarang kan belum tahapan, kalau sudah mulai ya siap mengundurkan diri dari jabatan. Dan bersedia mundur menjadi PNS jika terpilih sebagai bupati, ini sesuai dengan UU RI tentang pilkada, pasal 71 ayat 8,” katanya. (ali)