Jokowi Datang, Aktivis Garut Tak Bisa Turun ke Jalan
Kota yang terkenal selalu ramai dengan aksi demonstrasi ini berbalik menjadi sepi saat Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Garut, Minggu (5/7).
Editor: Sugiyarto
"Semakin terbuka mata kita, ternyata Presiden yang diagungkan masyarakat selama ini seolah menyatu dengan negara asing untuk mengisap sumber daya alam di Garut. Tentunya beliau sudah membohongi kita dengan menjual kata Tri Sakti-nya Soekarno," katanya.
Karenanya, GMNI menuntut pemerintah segera menasionalisasi aset dan menuntut Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden karena dianggap telah menjual Indonesia kepada negara asing.
Koordinator Lapangan KAMMI Garut, Dony Nugroho, pun mengatakan Jokowi memiliki raport merah karena membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika terus merosot dan membuat harga BBM tidak stabil.
Dony yang memberikan surat cinta kepada Jokowi ini pun mengatakan Jokowi pun hendaknya segera mengevaluasi kinerja kabinetnya yang kian melesu, mengurangi kerja sama dengan negara asing yang merugikan Indonesia, serta segera membuat harga kebutuhan pokok menjadi stabil.
Sementara Emul Hakim, Ketua PMII PC Garut, menyebutkan kunjungan Jokowi sekedar acara seremonial.
Datang atau tidaknya Jokowi tidak akan memberikan pengaruh apapun dan semua akan berjalan seperti biasa.
"Jokowi yang meresmikan PLTP di Kamojang atau tidak, sama saja. Akhirnya memang kurang memberikan dampak yang signifikan. Yang ada malah memberikan dampak negatif karena ketatnya proses persiapan," ujarnya.
Penggunaan Helikopter saat datang pun, menurutnya tidak memberikan contoh yang baik.
Seharusnya, kata dia, Presiden membawa gairah perekonomian yang positif, salah satunya dengan menggunakan kendaraan yang biayanya sedikit.
"Jokowi harus banyak berpikir dan bekerja, karena yang dikampanyekan belum terasa dampaknya. Kinerja menteri juga harus diperhatikan, karena belum maksimal. Dia hanya bagus di awal saja, tapi setelahnya kurang gereget. Padahal harapan rakyat ini sangat besar sekali pada Jokowi, tapi malah dipusingkan dengan kebijakannya," katanya. (*)