TRIBUNNEWS.COM, TUBAN - Keikutsertaan pasangan calon petahana (incumbent), Fatchul Huda-Noor Nahar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban 2015 menjadi alasan warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban memboikot Pilkada.

Puluhan warga Desa Gaji telah membubuhkan tanda tangan boikot pilkada di kain putih sepanjang 6 meter saat unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Selasa (11/8/2015) siang.

Pemboikotan tersebut disebabkan, selama menjabat bupati-wakil bupati periode 2011-2015, Fatchul-Nahar tak membantu menyelesaikan sengketa lahan warga Desa Gaji melawan pihak PT Semen Indonesia, meski warga sudah minta bantuan kepada pasangan kepala daerah itu.

Lahan warga luasnya sekitar 30,6 hektare telah diklaim milik PT Semen.

"Kami akan memboikot pilkada. Ini berarti, dia (Fatchul) sudah tidak layak memimpin Tuban," terang Abu Nasir, Koordinator Forum Masyarakat Gaji (FMG) di sela aksi.

Ia menyebut, di Desa Gaji ada 7.000 pemilih. Pada pilkada 2011, warga memilih pasangan Fatchul-Nahar.

Berdasar data KPU, perolehan suara Fatchul-Nahar di Kecamatan Kerek (melingkupi Desa Gaji) sebanyak 22.332 suara. Di urutan kedua adalah pasangan Kristiawan-Haeny yang mendapat 13.227 suara.

Menurut Abu, pada pilkada 2011, mayoritas warga Desa Gaji memilih pasangan yang diusung PKB itu, bahkan saat pemilihan legislatif, PKB juga menang.

"Mengapa sekarang dia diam saja. Apa kebijakan dia menyelesaikan masalah rakyat kecil," ungkapnya.

"Hak kami dirampas, tapi Bupati tidak memperhatikan. Padahal dia kiai dan ulama, masa pantas dia memimpin kami. Dia tidak berpihak pada rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Gaji menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tuban karena Bupati belum menindaklanjuti keluhan warga terkait lahan warga diklaim pihak PT Semen Indonesia.