"Per bulan rata-rata anggota DPRD gajinya tak sampai Rp 20 juta. Padahal, untuk sampai ke DPRD, kita kampanye," kata Ketua DPC Demokrat Makassar ini.

Adi dalam kapasitas anggota Badan Anggaran berjanji menghapuskan alokasi honor tim pendamping ini.

"Katanya Pemkot mau hemat. Apanya yang hemat kalau uang Rp 6 miliar dihabiskan per tahun untuk item kegiatan yang tujuannya tidak jelas. Lebih baik itu uang dipakai bangun jalan dan sekolah," kata Adi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil, mengatakan tak masalah Danny membentuk tim pendamping.

“Kalau kami di Fraksi PKS tak masalah, yang jelas itu kan kita sudah sahkan kemarin anggarannya, jadi tak masalah untuk kami,” ujarnya.

Mudzakkir mengungkapkan, saat ini tim pendamping sudah jalan dan itu tergantung Danny Pomanto.

“Saya rasa ini adalah hak dari Pak Danny yang diatur dalam undang-undang pemerintah daerah,” katanya.

Sedangkan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar, Mario David, lantang meminta tim pendamping dibubarkan.

Mereka menolak pembentukan tim pendamping jika menggunakan anggaran sebesar Rp 6 miliar pada APBD Perubahan.

Mario David menganggap anggaran tim pendamping adalah pemborosan anggaran karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami menilai tidak ada gunanya pembentukan tim pendamping sebanyak 6 orang dengan anggaran sebesar itu, mending anggaran itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktrur,” ujarnya.

Anggota Fraksi Nasdem, Irwan Djafar, menilai tim pendamping yang berhonor jumbo itu tak lagi bisa diandalkan untuk meningkatkan kinerja SKPD. Buktinya daya serap SKPD tak maksimal.

"Tim pendamping SKPD selama ini bukan membantu SKPD, malah mengganggu program kerja. tim ini justru membuat SKPD tak bisa berimprovisasi. Ada doktrin dan tekanan yang sangat kuat. Mereka seolah-olah lebih hebat daripada wali kota dan wakil wali kota," katanya.

Sementara politisi PDI-P, Willian Laurin, mengatakan, terjadi tumpang tindih antara tim pendamping SKPD dengan KP3S.