Semua Pegawai Pemprov Aceh Diminta Jalani Tes Urin
Untuk memastikannya, maka semua PNS di jajaran Pemerintah Aceh harus menjalani tes urine.
Editor: Wahid Nurdin
Laporan wartawan Serambi, Yarmen Dinamika
TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Syahrul Badruddin MSi menyatakan, semua kemampuan harus dikerahkan untuk mengoptimalkan perang terhadap narkoba di Aceh.
Selain itu, aparatur negara yang melakukan pelayanan publik juga harus bersih dari narkoba.
Untuk memastikannya, maka semua PNS di jajaran Pemerintah Aceh harus menjalani tes urine.
Hal itu diutarakan Syahrul Badruddin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Tim Terpadu Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Aceh di Aula Bappeda Aceh, Kamis (17/12/2015) siang sebelum ia membacakan sambutan tertulis Sekda Aceh.
Menurut mantan inspektur Aceh itu, dalam anggaran tahun depan setiap Satuan Perangkat Pemerintah Aceh (SKPA) perlu menganggarkan dana untuk membiayai tes urine seluruh PNS di jajarannya masing-masing.
"Kita mulai perang terhadap narkoba dengan memastikan bahwa di lingkungan Pemerintah Aceh tidak ada pegawai yang terlibat narkoba. Untuk itulah tes urine harus kita lakukan segera," kata Syahrul Badruddin.
Dia juga menyesalkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh terkesan masih sangat menghargai koruptor dan bandar narkoba.
Ini tercermin dari kebiasaan, apabila ada kenduri kampung atau kenduri meunasah, tidak seorang pun yang menolak atau mempersoalkan donasi dari koruptor atau bandar narkoba.
"Sikap seperti ini mestinya tidak boleh ada lagi kalau memang semua kita sepakat menyatakan perang terhadap narkoba dan korupsi," kata mantan inspektur Aceh yang pernah diteror dengan tembakan ini karena gigih melawan korupsi atau penyimpangan dalam proyek-proyek APBA yang ia periksa.
Sementara itu, Sekda Aceh, Drs Dermawan MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Setda Aceh mengatakan, peredaran narkoba di Aceh sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.
Bahkan berada pada urutan ke-12 di Indonesia.
Ini tidak sesuai dengan citra Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah.
Maka semua pihak harus berada dalam barisan yang menyatakan perang total terhadap narkoba.
"Kita kikis imej Aceh sebagai lumbung ganja dan daerah destinasi sabu-sabu," imbuhnya. (*)