"Tahun 2012 dan 2013 mulai adanya peningkatan dari penilaian AKIP. Membangun komitmen bersama adalah sesuatu yang paling berat, dimana komitmen pemimpin adalah yang paling utama," ujarnya.

Dalam paparannya, Nyoman juga menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Pertama adalah dengan melakukan pengawalan dalam pengembangan SAKIP.

"Untuk penyempurnaan seluruh dokumen, pengawalan oleh tim sangat bermanfaat, Bappeda, Inspektur dan Kepala Bagian Organisasi harus memberikan pengawalan yang lebih intens," katanya.

Kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi serta bimbingan yang wajib diikuti SKPD. Ini dikarenakan SKPD adalah pengguna anggaran yang wajib melaporkan serta menjabarkan.

Ketiga adalah revisi RPJMD 2010-2015, untuk menyelaraskan dengan SKPD agar akuntabel. Selanjutnya adalah penyempurnaan renstra, penerapan e-performance (e-SAKIP), dan yang terakhir adalah mewujudkan budaya kinerja yang baik.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi, karena dengan adanya bimbingan serta kordinasi yang baik, Kabupaten Badung mendapatkan prestasi," paparnya.

Adapun Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa evaluasi AKIP dan publikasi secara luas memang menjadi sebuah budaya yang dianggap baru.

Hal tersebut dikarenakan perencanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting.

Selain itu, dalam melakukan evaluasi tersebut, Menteri Yuddy juga memastikan bahwa indikator penilaian tidak hanya berdasarkan penyerapan anggaran, melainkan hasil yang didapatkan.

"Kami tidak hanya melihat dari sisi penyerapan, tetapi juga dari sisi hasil yang telah diperoleh. Harus ada keterkaitan yang nyata antara anggaran yang telah diserap dengan hasil yang telah dicapai," tegas Menteri Yuddy.