Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad

TRIBUNNEWS.COM, MBAY - Kebijakan pemerintah untuk mengeruk saluran pembuangan (SP) di KMA 1 Kanan, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) malah menuai bencana.

Puluhan hektar sawah di daerah itu malah terlantar karena tidak diolah akibat kesulitan air.

Kepala Desa Aeramo, Serafinus Mena,S.IP ketika menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kristianus Dua Wea ke lokasi Pengerukan, Sabtu (13/2/ 2016) lalu mengatakan, total lahan di KM2 Kanan yang tidak bisa diolah 59,5 hektar dengan jumlah petani 69 orang.

Seravinus yang saat itu didampingi Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)KM 2A.1 Kanan, Desa Aeramo Nelson Gani, mengatakan, selama ini air untuk irigasi lahan di KM2A.1 Kanan diambil dari Saluran Pembuangan (SP) dengan metode empang.

Karena itu, katanya, setelah ada program normalisasi SP, pertengahan bulan Desember 2015 laku, lahan milik petani di KM 2A.1 Kanan tidak lagi terairi.

"Seharusnya saat ini sudah tanam. Tapi karena air tdk ada, lahan yang ada dibiarkan saja," kata Seravinus.

Ketua P3A KM2A.1 Kanan, Nelson Gani mengatakan, Wakil Bupati Nagekeo Paulinus Yohanes Nuwa Veto bersama tiga anggota DPRD Nagekeo serta staf dari instansi teknis telah melihat langsung kondisi tersebut pada tanggal 11 Januari lalu.

Dalam kunjungan ituz katanya, Wakil Bupati, Paulinus Yohanes Nuwa Veto berjanji akan mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Dua Wea mengatakan, niat pemerintah sebenarnya baik namun tidak diikuti kajian mendalam terhadap dampak ikutan dari pengerukan itu.

"Pengerukan itu baik, tetapi jangan korbankan yang lain. Harus segera mencari jalan keluar yang terbaik,"ungkap Kristianus.

Paulinus Yohanes Nuwa Veto yang ditemui secara terpisah di Mbay mengatakan, pemerintah telah menyikapi masalah tersebut dengan menyerahkan bantuan empat mesin pengisap air dan pada Senin (15/2/ 2016), alat berat ke lokasi untuk membuka jaringan irigasi sepanjang 820 meter ke lokasi persawahan tersebut.

Paul mengatakan, jaringan tersebut merupakan jaringan lama yang tidak dirawat sehingga tertutup oleh lumpur dan rumput.

Paul mengatakan, dari tinjauan teknis sistim empang dilarang karena mennyebabkan genangan pada lahan 300 lebih di bagian hulu.

"Selama ini kita tunggu eksavator pemerintah yang masih dipakai. Senin sudah mulai kerja dan petani harus yakin bahwa pemerintah pasti cari solusi terbaik bagi petani," kata Paul.(*)