Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika mengungkapkan kelesuan dari pasar tradisional di Bali karena sistem pemerintah dalam penerapan perdagangan tidak pro pedagang tradisional.

Artinya pemerintah lebih leluasa menumbuhkan ekonomi terhadap investor. Padahal yang harus dilakukan untuk Bali adalah penerapan sistem dagang base on community.

"Sistem yang digunakan ialah base on community tourism. Artinya, berbasis komunitas dan kolektif antar pedagang. Bukan kapital. Ketika kolektif, pedagang akan saling menjaga," katanya, Sabtu (2/4/2016).

"Contohlah di Kuta. Di Kuta itu pantai bukan milik hotel. Tapi milik semua orang, terutama para pedagang. Jadi ketika kotor, maka pedagang akan buru-buru membersihkan. Kalau tidak dibersihkan, tidak ada itu turis akan berkunjung," imbuhnya.

Menurut Pasek, itulah mengapa pemerintah harus hadir dalam persoalan ini untuk menumbuhkan penjual dan pedagang, dan sistem itu dari kebijakan pemerintah.

Dan yang harus diketahui, dalam dagang tradisional ada tiga posisi penentu harga yaitu bahan baku, jenis ukiran dan tempat pembelian barang.

Intinya dalam perdagangan atau industri ini, Bali harus mempertahankan prinsip base on community tourism. Kalau pun akan bersanding dengan teknologi, pemerintah harus mencari solusi perdagangan pasar tradisional di era teknologi ini.

"Arahnya nanti adalah base on community dengan memberikan rute datang ke Pasar Sukawati dan Guang juga sebagai pasar tradisional. Maka di sana sarana prasarananya pun harus dibangun," ungkapnya.

Apalagi, saat ini pedagang yang tengah sepi pembeli harus membanting harga hingga tak terkontrol. Menurut pedagang perputaran uang bisa cepat dilakukan dan barang laku terjual saja.

"Pastinya jika ini terus menerus, maka pastinya akan membuat pedagang gulung tikar," ujarnya. (ang)