Laporan wartawan Sriwijaya Post, Welly Hadinata

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Dua pejabat Disdikpora Kota Palembang, Hasanuddin dan Rahmat Purnama yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Rehab Rumah Sekolah tahun 2012-2013, akhirnya diputuskan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada sidang vonis di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Palembang, (23/5/2016).

Hasanuddin dan Rahmat yang menjalani sidang putusan vonis secara terpisah (split), keduanya sama-sama dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama satu tahun dua bulan atau 14 bulan.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Kamaluddin SH MH didampingi Hakim Anggota Junaidah SH MH dan Saefudin Zuhri SH MH, memutuskan keduanya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun pada majelis hakim terjadi disenting opinion atau pendapat yang berbeda. Dikarenakan Hasanuddin dan Rahmat hanya menjalani perintah atasan mereka sehingga terjadinya tindak pidana korupsi.

Terdakwa Hasanuddin divonis hukuman pidana satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Hasanuddin juga diputuskan membayar uang pengganti sebesar Rp631 juta, namun sudah dikembalikan Hasanussdin kepada jaksa.

Sedangkan terdakwa Rahmat yang divonis hukuman pidana satu tahun dua bulan penjara, juga didenda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Namun untuk uang pengganti, terdakwa Rahmat diputusan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta subsider tiga bulan penjara.

Di hadapan majelis hakim, terdakwa Hasanuddin yang didampingi penasehat hukum Ferry Panjaitan SH, menyatakan pikir-pikir atas put majelis hakim.

"Klien kami ini bukan pelaku utamanya. Jadi sementara ini kami pikir-pikir dulu sebelum upaya banding," ujar Ferry.

Sementara itu terdakwa Rahmat yang sempat meneteskan air matanya, hanya pasrah menerima putusan majelis hakim. Penasehat hukum Wanidah SH dan Eka Sulastri SH yang mendampinginya, menyatakan menerima atas putusan vonis majelis hakim.

Sedangkan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Palembang yakni Iskandarsyah Alam SH, menyatakan pikir-pikir atas putusan vonis majelis hakim.

"Kami pikir-pikir dulu, karena putusan vonis ini akan segera kami laporkan kepada atasan," singkat Iskandar.

Pada sidang tuntutan sebelumnya, Hasanuddin dan Rahmat Purnama dituntut lebih tinggi dari putusan vonis majelis hakim. Untuk terdakwa Rahmat Purnama, JPU memberikan tuntutan hukuman pidana kurungan tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan penjara.

Terdakwa Rahmat juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dikurangi Rp80 juta yang sudah dikembalikan terdakwa Rahmat.

Sementara untuk sidang terdakwa Hasanudin, jaksa menuntut lebih ringan dari terdakwa Rahmat. Terdakwa Hasanudin dituntut dengan hukuman pidana kurungan 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan penjara.

Sedangan untuk uang pengganti, terdakwa Hasanuusdin dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp631 juta.

Seperti diketahui sebelumnya, dua pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, Hasanuddin SPd MSi dan Drs Rahmat Purnama MT, merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Rehab Rumah Sekolah tahun 2012-2013.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kedua terdakwa dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara. Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa yang melakukan dugaan korupsi, dengan cara meminta fee dari kepsek pada setiap kucuran DAK yang disalurkan ke tiap-tiap sekolah.

Untuk terdakwa Hasanuddin, jaksa menilai terdapat kerugian negara sebesar Rp 631 juta. Sementara untuk terdakwa Rahmat, terdapat kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar. Berdasarkan dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Palembang, kedua terdakwa diduga kuat telah merugikan keuangan negara senilai Rp 3,4 miliar, dalam menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Rehab Rumah Sekolah tahun 2012-2013 ke masing-masing sekolah.

Keduanya memegang peranan dalam menyalurkan DAK ke setiap sekolah sesuai jabatannya. Terdakwa Hasanuddin menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan pembangunan dan subsidi (PPS) Disdikpora Palembang. Sedangkan terdakwa Rahmat Purnama, menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Bangunan gedung dan perabotan Disdikpora Palembang.(*)