Khawatir Vaksin Palsu, Datangi Fasilitas Kesehatan Pemerintah
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafril, memastikan sementara di Riau tidak terdeteksi peredaran vaksin palsu.
Penulis: Budi Rahmat
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat
TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafril, memastikan sementara di Riau tidak terdeteksi peredaran vaksin palsu.
Ia mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan peredaran vaksin palsu seperti terjadi di Pulau Jawa. Dinas Kesehatan kabupaten atau kota sudah membina setiap apotek dan praktek dokter serta rumah sakit swasta.
"Itu berdasarkan edaran dari Menkes. Jadi kita sudah surati Dinas Kesehatan kabupaten atau kota," terang Andra kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (17/7/2016).
Soal temuan BPOM Pekanbaru tentang vaksin palsu baru sebatas dugaan. Dua vaksin yang diduga palsu tersebut yakni serum anti bisa ular dan anti tetanus.
"Masih diduga. Jadi belum ada kepastian kedua (vaksin) tersebut palsu," terang Andra.
Dari temauan kedua vaksin tersebut pihaknya juga sudah memanggil pihak penjual kemudian dilakukan pembinaan.
Tak Perlu Khawatir
Andra mengimbau agar tidak terlalu khawatir anaknya menerima vaksin yang diberikan pemerintah melalui puskesmas dan posyandu. Sampai saat ini belum ada laporan orangtua usai divaksin imunisasi.
"Bagi ibu-ibu yang membawa anaknya ke Posyandu jangan khawatir. Jika memang ada dampak lanjutan pascaimunisasi maka segera mendatangi fasilitas kesehatan pemerintah untuk ditindaklanjuti," ujar Andra.
Ia menambahkan pihaknya akan memantau jika memang ada kejadian ikutan pascaimunisasi. Menurut dia cairan plus antibiotik tidak terlalu signifikan efek sampingnya.
"Itu jika memang ada menggunakan vaksin palsu. Jika merasa was-was datang ke fasilitas kesehatan pemerintah" paparnya.
Andra mengimbau agar rumah sakit swasta membeli vaksin ke distributor resmi untuk mendapatkan jaminan vaksin tersebut benar-benar terjamin.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.