TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Program bedah rumah untuk masyarakat miskin di Jombang menyisakan masalah.

Anggaran yang dikucurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat (BSPR) tersebut disunat oknum tak bertanggungjawab.

Seharusnya, warga miskin mendapatkan anggaran Rp 10 juta untuk program tersebut, namun realitas di lapangan mereka hanya menerima Rp 8,5 hingga Rp 9 juta.

Artinya, terjadi pemotongan dengan nominal variatif, berkisar antara Rp 1 hingga Rp 1,5 juta.

Salah satunya dialami Rubianto (53), warga Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno.

Meski menerima program sejak 2015, proses pembangunan rumahnya hingga kini masih terbengkalai.

"Terpaksa kami hentikan dulu perbaikan rumah ini. Dana tidak cukup. Karena dipotong Rp 1 juta, katanya untuk biaya administrasi," ujar Rubianto, Selasa (9/8/2016).

Bukan hanya Rubianto yang mengalami pemotongan, namun 26 warga lain di Desa Mojojejer yang menerima bantuan bedah rumah juga mengalami nasib serupa.

"Kalau ditotal pemotongan itu sekitar Rp 40 juta. Karena ada 27 warga yang menerima bantuan bedah rumah," katanya.

Dia menambahkan, bantuan juga tidak semuanya diberikan dalam bentuk uang. Sisa Rp 9 juta tersebut diberikan berupa material atau bahan bangunan.

Rinciannya, bata merah sebanyak 3.000 biji, semen 15 sak, pasir satu dump truck, termasuk juga untuk ongkos pekerja.

"Semuanya tidak ada bukti. Kami tidak diberi kuitansi pembelian bahan bangunan. Material bangunan tersebut kualitasnya juga sangat jelek. Penanganan dilakukan langsung panitia desa," tambahnya.

Ida Purwaningsih (43), warga lainnya mengungkapkan, rumahnya sudah berubah dari dinding bambu menjadi bata berkat program bedah rumah.

Sayang, proses pembangunannya juga berhenti di tengah jalan karena kekurangan anggaran.