Kemudian di sektor hukum dan pemberantasan korupsi, komitmen pemerintah dalam menjalankan Undang-undang terbukti masih sangat rendah.

Intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum masih marak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya kongkalikong antara pejabat korup, politisi busuk, dan pengusaha hitam dalam penegakan hukum.

"Sehingga penuntasan kasus-kasus korupsi besar masih jalan di tempat, seperti kasus Suap Reklamasi, Sumber Waras, Century, dan BLBI," papar Abdul.

Selanjutnya di sektor sosial, terbukti peran negara dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih jauh dari harapan.

Padahal, kemiskinan dan pengangguran inilah yang membuat masyarakat menjadi gelap mata, sehingga kerap terjadi perilaku menyimpang, tindakan kriminal, kerusuhan, dan disintegrasi.

"Begitu juga dengan kasus perlindungan perempuan dan anak, dari kekerasan dan human trafficking (perdagangan manusia) yang luput dari perhatian rezim berkuasa," sambungnya.