Sudirman Said: Kepemimpinan Politik Harus Diisi Pribadi yang Sensitif pada Etika dan Nilai Luhur
Ketua Institut Harkat Negeri ((IHN) Sudirman Said mengajak orang-orang baik dan kaum intelektual ramai-ramai bergabung dengan partai politik.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, SOLO-Ketua Institut Harkat Negeri ((IHN) Sudirman Said mengajak orang-orang baik dan kaum intelektual ramai-ramai bergabung dengan partai politik. Dikatakan, politik adalah hulu dari seluruh sendi kehidupan bernegara.
Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimulai dari proses politik. Regulasi, akumulasi dan distribusi uang negara, pemilihan penyelenggara negara, hingga perumusan kebijakan dan prioritas program tidak lepas dari proses politik.
"Saya ingin mengajak sebanyak mungkin warga negara yang sudah "mentas", memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik, serta memiliki kepedulian tinggi untuk masuk dalam politik," ujarnya.
"Saya mengajak sebanyak mungkkn concern citizens, bersama sama membangun dan menjernihkan hulu dari sendi-sendi kehidupan bernegara kita," papar Sudirman saat memberikan keterangan pers bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Hanif di Gedung Rektorat UMS, Selasa (8/8/2017) kemarin.
Dalam keterangannya yang diterima tribunnews.com dijelakan juga, amat berbahaya jika politik dikelola dengan mengabaikan nilai-nilai luhur, dan dijalankan dengan pola transaksional pragmatis. Sehingga kepentingan orang banyak ditinggalkan, kekuasaan digunakan untuk melayani diri sendiri.
Sudirman kemudian mengungkapkan, di awal-awal berdirinya RI, politik diisi oleh putra-putra terbaik bangsa, kaum terpelajar, dan tokoh yang memiliki integritas tinggi.\
Mereka bekerja semata untuk kepentingan memajukan bangsa Indonesia.Dulu, jelas Sudirman, aktivis LSM berkampanye "jangan pilih politisi busuk".
Sekarang, lanjutnya, saatnya memasukan sebanyak mungkin orang baik, orang jujur dan kompeten masuk ke politik, supaya masyarakat punya pilihan yang bagus-bagus. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, semakin tinggi posisi dan jabatan, maka orientasi pada etika dan nilai-nilai luhur harus semakin kuat.
Karena semakin tinggi posisi akan semakin besar diskresi dan kekuasaan. Tanpa dijaga oleh etika dan nilai-nilai yang kuat, bahkan penyelenggara negara dapat merubah dan mempermainkan hukum sebagai alat kekuasaan.
"Karena itu landskap kepemimpinan politik harus sebanyak mungkin diisi oleh pribadi pribadi yang sensitif pada etika dan nilai-nilai luhur. Lembaga legislatif adalah pembuat hukum, maka hanya etika yang lebih tinggi derajatnya yang menjadi pengendalinya," katanya.
"Alangkah baiknya jika politik kita dipenuhi pribadi pribadi yang memiliki idealisme tinggi. Karena dari sanalah etika dan moral dapat ditegakkan," Sudirman menegaskan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.